KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Klaim Harga Beras Bakal Turun Pertengahan Bulan Ini

Muhamad Wildan | Minggu, 03 Maret 2024 | 15:00 WIB
Pemerintah Klaim Harga Beras Bakal Turun Pertengahan Bulan Ini

Ilustrasi. Pedagang menata karung berisi beras sebelum dijual di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, Jumat (1/3/2024). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/tom.

JAKARTA, DDTCNews - Badan Pangan Nasional (Bapanas) optimistis tren harga beras di tingkat konsumen akhir bakal turun dalam waktu 2 hingga 3 pekan.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan harga beras akan segera turun sejalan dengan penurunan harga gabah kering panen (GKP) di level petani. Saat ini, harga GKP sedang mengalami penurunan secara bertahap sejak pekan kedua Februari 2024.

"Saat ini, harga gabah kering panen di tingkat petani sudah sekitar Rp7.100 per kilogram. Artinya, jika harga gabah itu sudah turun dari Rp8.600 ke Rp7.100 per kilogram dalam 2 - 3 pekan maka harga beras akan terkoreksi signifikan," katanya, dikutip pada Minggu (3/3/2024).

Baca Juga:
Catat! Pengkreditan Pajak Masukan yang Ditagih dengan SKP Tak Berubah

Dalam beberapa waktu terakhir ini, harga beras tergolong tinggi. Hal ini dikarenakan adanya defisit stok beras dalam 8 bulan terakhir serta kenaikan ongkos produksi seperti biaya pupuk, benih, sewa lahan, upah pekerja, dan lain-lain.

"Kalau lihat, tahun 2023 surplus hanya 340.000 ton, sedangkan kebutuhan nasional itu 2,5-2,6 juta ton per bulan. Pada saat produksi demikian, persaingan mendapatkan GKP itu berebut di tingkat petani," tutur Arief.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), defisit beras pada Januari dan Februari 2024 mencapai 2,8 juta ton. Akibat hal tersebut, pemerintah mau tidak mau harus mengimpor beras guna mengamankan cadangan beras pemerintah (CBP).

Baca Juga:
Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Guna menjaga stabilitas harga beras, Bapanas telah menetapkan stok beras minimal yang dikelola Perum Bulog adalah sebanyak 1,2 juta ton. Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan telah meminta Bulog untuk terus menambah stok hingga 3 juta ton.

Dengan stok cadangan pangan pemerintah (CPP) yang mumpuni, pemerintah bakal lebih leluasa dalam melakukan intervensi. Namun, penguatan stok CPP harus mengutamakan produksi dalam negeri. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra