JERMAN

Pemerintah Berencana Pangkas PPN Tiket Kereta Api

Redaksi DDTCNews | Kamis, 18 April 2019 | 11:44 WIB
Pemerintah Berencana Pangkas PPN Tiket Kereta Api

Ilustrasi. 

BERLIN, DDTCNews – Pemerintah berencana untuk menurunkan pajak pertambahan nilai (PPN) pada tiket kereta api jarak jauh. Rencana ini bertujuan untuk membuat perjalanan kereta api lebih menarik dan mengurangi emisi karbon.

Menteri Transportasi Jerman Andreas Scheuer mengatakan melalui penurunan tarif PPN tersebut, pemerintah juga berencana untuk meningkatkan jumlah penumpang kereta api menjadi 150 juta per tahun.

“Untuk mencapai hal itu dan membuat kereta lebih menarik maka kami perlu menurunkan tarif PPN atas tiket kereta api dari 19% menjadi 7%,” katanya, seperti dikutip pada Kamis (18/4/2019).

Baca Juga:
Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Penurunan tarif PPN pada tiket kereta juga akan menurunkan harga jual tiket dari Berlin ke Munich, dari sebelumnya 153 euro (Rp2,42 juta) menjadi 129 euro (Rp2,04 juta). Dengan tarif baru tersebut, pelanggan kereta api akan menghemat 24 euro (Rp379,91 ribu) per perjalanan.

Scheuer menjelaskan ada keseriusan pemerintah untuk mengatasi perubahan iklim. Pemerintah juga menginginkan semakin banyak warga beralih dari penggunaan mobil pribadi atau pesawat ke moda tranportasi berupa kereta api.

Menanggapi hal ini, grup transportasi kereta api Allianz pro memberi respons positif kepada Scheuer. Grup tersebut mengungkap sinyal penting untuk iklim yang lebih besar di sektor transportasi karena transportasi jarak dekat dan jauh tetap dikenakan tarif PPN 7%.

Baca Juga:
Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Lanjutkan Rally Pelemahan terhadap Dolar AS

Aliansi pendukung kereta mengatakan Scheuer mengadopsi ide penting dari komisi transportasi Jerman. Melalui kebijakan itu, tidak ada kerugian untuk tiket kereta api yang harus berhadapan dengan tiket pesawat. Tiket pesawat dalam kasus koneksi internasional saat ini tidak dikenakan pajak sama sekali.

Mengurangi emisi di sektor transportasi telah terbukti sangat sulit bagi Jerman. Jejak karbon mobil, pesawat, dan alat transportasi lainnya sebagian besar tetap stagnan sejak 1990. Komisi transportasi nasional ditugaskan untuk mengusulkan upaya agar menurunkan produksi gas rumah kaca.

Kendati demikian, Scheuer telah dikritik karena gagal sepenuhnya mendukung pekerjaan badan tersebut. Bahkan, setelah berbulan-bulan negosiasi yang kontroversial, proposal komisi – yang dirilis pada akhir Maret – tidak mengandung langkah-langkah yang cukup untuk mencapai target pengurangan emisi transportasi Jerman.


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 30 Januari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Rabu, 29 Januari 2025 | 09:30 WIB KURS PAJAK 29 JANUARI 2025 - 04 FEBRUARI 2025

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Lanjutkan Rally Pelemahan terhadap Dolar AS

Rabu, 29 Januari 2025 | 09:30 WIB KINERJA BUMN

Pertamina Hulu Rokan Setor Penerimaan Negara hingga Rp115 Triliun

Senin, 27 Januari 2025 | 08:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pembaruan Objek Penelitian PKP Berisiko Rendah untuk Cairkan Restitusi

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 17:15 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Wah, Transaksi Intragrup Naik! Perlu Paham Transfer Pricing

Jumat, 31 Januari 2025 | 16:11 WIB CORETAX SYSTEM

Bermunculan Surat Teguran yang Tak Sesuai di Coretax? Jangan Khawatir!

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:25 WIB TAX CENTER UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Gratis untuk Umum! Sosialisasi Soal Coretax, PPN 12%, dan SAK EMKM-EP

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:17 WIB PENGADILAN PAJAK

Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global