JERMAN

Pemerintah Berencana Pangkas PPN Tiket Kereta Api

Redaksi DDTCNews | Kamis, 18 April 2019 | 11:44 WIB
Pemerintah Berencana Pangkas PPN Tiket Kereta Api

Ilustrasi. 

BERLIN, DDTCNews – Pemerintah berencana untuk menurunkan pajak pertambahan nilai (PPN) pada tiket kereta api jarak jauh. Rencana ini bertujuan untuk membuat perjalanan kereta api lebih menarik dan mengurangi emisi karbon.

Menteri Transportasi Jerman Andreas Scheuer mengatakan melalui penurunan tarif PPN tersebut, pemerintah juga berencana untuk meningkatkan jumlah penumpang kereta api menjadi 150 juta per tahun.

“Untuk mencapai hal itu dan membuat kereta lebih menarik maka kami perlu menurunkan tarif PPN atas tiket kereta api dari 19% menjadi 7%,” katanya, seperti dikutip pada Kamis (18/4/2019).

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Penurunan tarif PPN pada tiket kereta juga akan menurunkan harga jual tiket dari Berlin ke Munich, dari sebelumnya 153 euro (Rp2,42 juta) menjadi 129 euro (Rp2,04 juta). Dengan tarif baru tersebut, pelanggan kereta api akan menghemat 24 euro (Rp379,91 ribu) per perjalanan.

Scheuer menjelaskan ada keseriusan pemerintah untuk mengatasi perubahan iklim. Pemerintah juga menginginkan semakin banyak warga beralih dari penggunaan mobil pribadi atau pesawat ke moda tranportasi berupa kereta api.

Menanggapi hal ini, grup transportasi kereta api Allianz pro memberi respons positif kepada Scheuer. Grup tersebut mengungkap sinyal penting untuk iklim yang lebih besar di sektor transportasi karena transportasi jarak dekat dan jauh tetap dikenakan tarif PPN 7%.

Baca Juga:
Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

Aliansi pendukung kereta mengatakan Scheuer mengadopsi ide penting dari komisi transportasi Jerman. Melalui kebijakan itu, tidak ada kerugian untuk tiket kereta api yang harus berhadapan dengan tiket pesawat. Tiket pesawat dalam kasus koneksi internasional saat ini tidak dikenakan pajak sama sekali.

Mengurangi emisi di sektor transportasi telah terbukti sangat sulit bagi Jerman. Jejak karbon mobil, pesawat, dan alat transportasi lainnya sebagian besar tetap stagnan sejak 1990. Komisi transportasi nasional ditugaskan untuk mengusulkan upaya agar menurunkan produksi gas rumah kaca.

Kendati demikian, Scheuer telah dikritik karena gagal sepenuhnya mendukung pekerjaan badan tersebut. Bahkan, setelah berbulan-bulan negosiasi yang kontroversial, proposal komisi – yang dirilis pada akhir Maret – tidak mengandung langkah-langkah yang cukup untuk mencapai target pengurangan emisi transportasi Jerman.


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 16:00 WIB KEPATUHAN PAJAK

Punya Usaha Kecil-kecilan, Perlu Bayar Pajak Enggak Sih?

Jumat, 18 Oktober 2024 | 19:05 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DPR Sebut Penundaan Kenaikan PPN 12% Bisa Bangkitkan Kelas Menengah

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja