PMK 177/2022

Pemeriksaan Bukper Pajak Dilakukan dengan Memenuhi 3 Hal Ini

Redaksi DDTCNews | Senin, 06 Februari 2023 | 18:47 WIB
Pemeriksaan Bukper Pajak Dilakukan dengan Memenuhi 3 Hal Ini

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Melalui PMK 177/2022, pemerintah mengatur ketentuan pemeriksaan bukti permulaan (bukper).

Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) PMK tersebut, pemeriksaan bukper dilaksanakan dengan memenuhi 3 hal. Pertama, kualifikasi pemeriksa bukper. Kedua, ketentuan pelaksanaan pemeriksaan bukper. Ketiga, ketentuan pelaporan pemeriksaan bukper.

“Direktur jenderal pajak berwenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan terhadap orang pribadi atau badan yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan,” bunyi Pasal 2 ayat (1) PMK 177/2022, dikutip pada Senin (6/2/2023).

Baca Juga:
Catat! Pengkreditan Pajak Masukan yang Ditagih dengan SKP Tak Berubah

Adapun sesuai dengan Pasal 7 ayat (2), kualifikasi pemeriksa bukper merupakan kualifikasi bagi pejabat penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di lingkungan Ditjen Pajak (DJP) yang memenuhi persyaratan.

Adapun persyaratan tersebut adalah pertama, diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab oleh dirjen pajak untuk melaksanakan pemeriksaan bukper. Kedua, mendapat pelatihan teknis yang cukup sebagai pemeriksa bukper.

Kemudian, ketentuan pelaksanaan pemeriksaan bukper diatur sebagai berikut:

Baca Juga:
Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%
  • melakukan persiapan yang baik;
  • mempertimbangkan daluwarsa penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan;
  • melakukan kegiatan pemeriksaan bukper di kantor DJP dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa bukper;
  • melakukan kegiatan pemeriksaan bukper dalam jangka waktu pemeriksaan bukper;
  • mendokumentasikan dalam kertas kerja pemeriksaan bukper;
  • membuat simpulan pemeriksaan bukper berdasarkan pada bahan bukti yang sah; dan
  • dilakukan pengawasan oleh dirjen pajak.

Selanjutnya, terkait dengan ketentuan pelaporan, laporan pemeriksaan bukper disusun berdasarkan kertas kerja pemeriksaan bukper. Laporan pemeriksaan bukper mengungkapkan tentang pelaksanaan, simpulan, dan tindak lanjut pemeriksaan bukper.

Sebelumnya, Direktur Penegakan Hukum DJP Eka Sila Kusna Jaya mengatakan pengaturan dalam PMK 177/2022 meningkatkan kepastian hukum bagi wajib pajak terkait dengan pemeriksaan bukper. Simak ‘PMK Baru Pemeriksaan Bukper Mulai Berlaku Hari Ini, Begini Kata DJP’. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra