Pelaku Usaha Ritel Desak Pemerintah Tak Ubah Kebijakan Tax Refund

MANCHESTER, DDTCNews—Keputusan Departemen Keuangan untuk menghapus fasilitas pengembalian PPN atau VAT refund bagi pelancong asing mendapat respons negatif dari pelaku usaha ritel dan penggiat pariwisata.

Badan pemasaran Manchester serta pelaku usaha ritel kompak menolak dicabutnya fasilitas VAT refund untuk pengunjung internasional mulai tahun depan. Kebijakan tersebut dinilai akan berdampak besar kepada kegiatan usaha di wilayah Manchester.

Managing Director Marketing Manchester Sheona Southern mengatakan keputusan pemerintah mencabut fasilitas VAT refund turis asing berisiko menggerus aktivitas penjualan barang bebas pajak.

Menurutnya, pengunjung internasional yang singgah di Manchester berbelanja barang bebas pajak bisa mencapai £60 juta atau setara Rp1,1 triliun."Keputusan ini mengkhawatirkan bagi wilayah Greater Manchester," katanya, Jumat (18/9/2020).

Saat ini, lanjut Sheona, geliat ekonomi lokal terpukul karena pandemi virus Corona. Nilai transaksi ekonomi lokal saat ini diprediksi hanya sekitar £3,5 miliar atau turun dari biasanya mencapai £9 miliar per tahun.

Angka tersebut berpotensi jauh terus turun apabila pemerintah tetap melanjutkan kebijakan pencabutan fasilitas pengembalian pajak bagi pelancong internasional. Apalagi, kontribusi turis asing untuk perekonomian Manchester tidaklah kecil.

Wilayah Greater Manchester merupakan salah satu destinasi yang paling banyak dikunjungi di Inggris. Tahun lalu, sebanyak 1,8 juta pelancong internasional datang ke Manchester dan berkontribusi kepada perekonomian lokal sebesar £850 juta.

"Menghapus kebijakan belanja bebas pajak akan mendorong pengunjung untuk datang ke wilayah lain di Uni Eropa. Hal ini akan memukul perekonomian dengan sangat keras," tegas Sheona seperti dilansir aboutmanchester.co.uk.

Bukan tanpa sebab, pelaku usaha keberatan dengan keputusan pemerintah. Tarif PPN efektif untuk konsumsi barang mencapai 20%. Tambahan biaya yang harus dibayar turis asing bila tidak ada VAT refund tersebut akan membuat minat berbelanja turun.

"Ini pengumuman yang mengejutkan. Kami justru berharap aturan bebas pajak diperluas dengan mencakup seluruh pengunjung asal negara Uni Eropa demi menarik lebih banyak pengunjung dalam jangka pendek ini," tuturnya. (rig)