Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Pegawai atau karyawan yang bekerja terhadap pemberi kerja (perusahaan) akan mendapatkan pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan yang diperolehnya.
Bukti pemotongan itu akan dipakai oleh pegawai untuk mengisi dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Lalu bagaimana cara pegawai bisa mengecek bukti potong pajak penghasilannya?
"Jika wajib pajak merupakan orang pribadi yang dipotong [misalnya, karyawan] silakan meminta bukti potong ke pemotong pajak penghasilan [perusahaan pemberi kerja]," tulis Kring Pajak merespons pertanyaan netizen, Kamis (4/7/2024).
Biasanya, pemberi kerja akan mengirimkan bukti potong PPh Pasal 21 kepada pegawai secara bulanan. Apabila hal itu ternyata tidak dilakukan oleh pemberi kerja, pegawai bisa berinisiatif memintanya kepada bagian finance perusahaan atau langsung ke pemberi kerja.
Permintaan bukti potong ini bisa juga dilakukan oleh pegawai terhadap bukti potong periode tahun sebelumnya.
Sementara itu, apabila pemotong PPh Pasal 21 memerlukan data atau informasi bukti potong pegawai, bisa mengeklik menu 'Isi SPT' pada DJP Online lalu pilih 'Daftar Bukti Potong'.
Perlu dicatat, skema pemotongan PPh Pasal 21 kini berdasarkan tarif efektif rata-rata (TER). Pemotongan PPh Pasal 21 atas pegawai tetap yang dilakukan setiap bulan menggunakan TER harus dibuatkan bukti potong PPh Pasal 21 bulanan form 1721-VIII sesuai dengan PER-2/PJ/2024.
Setiap 1 bukti potong PPh Pasal 21 bulanan form 1721-VIII hanya dapat digunakan untuk 1 penerima penghasilan, 1 kode objek pajak, dan 1 masa pajak.
Kemudian, bukti potong bulanan tersebut harus diberikan oleh pemberi kerja kepada pegawai tetap selaku penerima penghasilan paling lambat 1 bulan setelah masa pajak berakhir. Pegawai juga bisa mengecek riwayat bukti potong PPh Pasal 21 bulanan di DJP Online. (sap)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.