KP2KP BANGGAI LAUT

Pedagang Beras Didatangi Petugas Pajak, Omzetnya Rp20 Juta Per Hari

Redaksi DDTCNews | Rabu, 03 Juli 2024 | 18:35 WIB
Pedagang Beras Didatangi Petugas Pajak, Omzetnya Rp20 Juta Per Hari

Ilustrasi. Pekerja menimbang beras di Toko Dewi Sri Utama, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin (10/6/2024). Pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) beras medium dan premium berdasarkan wilayah di antaranya Jawa, Lampung, dan Sumatera Selatan seharga Rp12.500 per kg untuk beras medium dan beras premium Rp14.900 per kg. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/tom.

BANGGAI LAUT, DDTCNews - Seorang pedagang beras di Banggai Laut, Sulawesi Selatan disambangi petugas pajak dari KP2KP Banggai. Kedatangan petugas bertujuan memberikan sosialisasi mengenai kewajiban perpajakan bagi pelaku usaha.

Salah satu materi yang disampaikan oleh petugas kepada pedagang beras adalah ketentuan mengenai omzet tidak kena pajak hingga Rp500 juta sesuai dengan PP 55/2022. Dalam diskusi terungkap bahwa ternyata pedagang belum mengetahui ketentuan perpajakan bagi UMKM tersebut.

"Berdasarkan keterangan pedagang, usahanya berjalan sejak Oktober 2023 dan penghasilan per hari mencapai Rp10 juta sampai Rp20 juta," kata Penyuluh Pajak KP2KP Banggai Dzikrul Amirul yang bertugas memberikan sosialisasi dilansir pajak.go.id, dikutip pada Rabu (3/7/2024).

Baca Juga:
Butuh Layanan Pajak? Cek Lagi Jadwal Libur Natal dan Tahun Baru KPP

Kendati begitu, kondisi usaha yang dijalankan wajib pajak sempat lesu pada akhir 2023 akibat lonjakan harga beras.

Merespons penjelasan wajib pajak, Dzikrul lantas memberi pemahaman mengenai kewajiban perpajakan yang perlu dijalankan bagi wajib pajak yang menjalankan usaha sendiri. Kewajiban tersebut, antara lain menghitung penghasilannya sendiri, membayarkan pajak terutang, dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Sesuai dengan PP 55/2022, apabila dalam satu tahun pajak penghasilan yang diperoleh wajib pajak sudah melebihi Rp500 juta maka atas penghasilan di atas Rp500 juta itu dikenai PPh dengan tarif final sebesar 0,5%.

Baca Juga:
Kenaikan Tarif Pajak Bakal Diikuti dengan Optimalisasi Pengawasan

"Apabila setelah penghasilannya dihitung dalam tahun berjalan melebihi Rp500 juta maka penghasilan yang di atas Rp500 juta itu dikenai PPh final UMKM 0,5%," kata Dzikrul.

Setelah mendapat penjelasan dari petugas, wajib pajak yang merupakan pedagang beras terbesar di Banggai Laut itu menyampaikan komitmennya untuk menjalankan kewajiban perpajakan. Dia juga mengatakan siap menanggung konsekuensi jika tidak menjalankan kewajiban pajaknya.

Kunjungan petugas pajak ini merupakan bagian dari kegiatan pengumpulan data lapangan (KPDL). KPDL merupakan upaya aktif ekstensifikasi dan intensifikasi basis data perpajakan. Setelah itu, data yang terkumpul akan digunakan untuk pengoptimalan penggalian potensi dan pengamanan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Baca Juga:
Tingkatkan Penerimaan Pajak, Indonesia Perlu Perdalam Sektor Keuangan

KPDL adalah kegiatan yang dilakukan DJP dan/atau pihak eksternal berdasarkan perjanjian kerja sama dengan DJP untuk mengumpulkan data dan/atau informasi pada lokasi tempat tinggal/kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha/harta wajib pajak.

KPDL dilaksanakan melalui teknik pengamatan potensi pajak, tagging, pengambilan gambar, dan/atau wawancara. Tujuan dari KPDL di antaranya untuk perluasan basis data, potensi pajak, penambahan wajib pajak baru, pembangunan profil wajib pajak, serta peningkatan kemampuan penguasaan wilayah. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 24 Desember 2024 | 09:30 WIB LAYANAN PAJAK

Butuh Layanan Pajak? Cek Lagi Jadwal Libur Natal dan Tahun Baru KPP

Sabtu, 21 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif Pajak Bakal Diikuti dengan Optimalisasi Pengawasan

Jumat, 20 Desember 2024 | 17:00 WIB PENERIMAAN PAJAK

Tingkatkan Penerimaan Pajak, Indonesia Perlu Perdalam Sektor Keuangan

Jumat, 20 Desember 2024 | 14:30 WIB KP2KP KUTACANE

Pemotongan PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Desember Tak Pakai TER

BERITA PILIHAN
Selasa, 24 Desember 2024 | 21:30 WIB CORETAX SYSTEM

Simak! Keterangan Resmi DJP Soal Tahapan Praimplementasi Coretax

Selasa, 24 Desember 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sempat Menolak, PDIP Kini Berbalik Dukung PPN 12 Persen

Selasa, 24 Desember 2024 | 18:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:27 WIB CORETAX SYSTEM

WP Bisa Akses Aplikasi Coretax Mulai Hari Ini, Fiturnya Masih Terbatas

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:00 WIB PMK 81/2024

Ini Aturan Terbaru Pengkreditan Pajak Masukan Sebelum Pengukuhan PKP

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:30 WIB PROVINSI SUMATERA SELATAN

Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:00 WIB CORETAX SYSTEM

Nanti Ada Coretax, Masih Perlu Ajukan Sertifikat Elektronik?

Selasa, 24 Desember 2024 | 15:00 WIB KPP PRATAMA KOSAMBI

Utang Pajak Rp632 Juta Tak Dilunasi, Mobil WP Akhirnya Disita KPP