KEBIJAKAN PEMERINTAH

PDB Per Kapita RI Hampir Disalip Vietnam, Kampus Perlu Gencarkan Riset

Muhamad Wildan | Selasa, 16 Januari 2024 | 08:45 WIB
PDB Per Kapita RI Hampir Disalip Vietnam, Kampus Perlu Gencarkan Riset

Presiden Joko Widodo menyampaikan arahan saat menghadiri pembukaan Konvensi Kampus XXIX dan Temu Tahunan XXV Forum Rektor Indonesia di Graha Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Surabaya, Jawa Tiimur, Senin (15/1/2024). ANTARA FOTO/Moch Asim/nym.

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi dan litbang di Vietnam.

Jokowi mengatakan saat ini pendapatan per kapita Vietnam sudah hampir melampaui Indonesia berkat pesatnya kegiatan litbang oleh perusahaan-perusahaan Vietnam. Pendapatan per kapita Indonesia sekarang mencapai US$5.100, sedangkan Vietnam sudah mencapai US$4.300.

"Hati-hati, income per kapitanya hampir melampaui kita. Kalau kita hanya monoton dan santai-santai saja, bisa sebentar lagi kelanggar sama yang namanya Vietnam. Ini yang kita tidak mau," ujar Jokowi, Senin (15/1/2024).

Baca Juga:
Konsumsi Kelas Menengah Stabil, Ekonomi Diprediksi Tumbuh di Atas 5%

Setelah lawatannya ke Vietnam, Jokowi bercerita ada 1 perusahaan di Vietnam yang memiliki 2.400 peneliti hanya untuk kegiatan litbang. "Ini swasta, begitu mereka sangat menghargainya yang namanya riset," ujar Jokowi.

Lembaga pendidikan tinggi di Vietnam juga berperan besar dalam mencetak SDM unggul, inovatif, dan menghasilkan karya yang berkualitas. Universitas di Vietnam juga mengemban tugas untuk menjadi lembaga riset.

Tak hanya itu, universitas di Vietnam juga berkolaborasi dengan swasta. "Di Vietnam itu antara universitas dan industri itu sambung. Desain besarnya pemerintah, kemudian universitas, industri itu bisa sambung semuanya, itu yang luar biasa," kata Jokowi.

Baca Juga:
Sudah Ada Banyak Insentif Pajak, DJP Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Oleh karena itu, universitas di Indonesia beserta jajaran dosen, peneliti, dan mahasiswanya perlu berinovasi guna memecahkan masalah bangsa.

Jokowi pun meminta BRIN selaku orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset Indonesia dalam rangka menjawab tantangan bangsa ke depan. Setelah kebutuhan ditentukan, riset dilaksanakan oleh universitas.

"Bukan di BRIN, tapi di perguruan tinggi risetnya. Itu yang harus mulai kita geser. Orkestratornya boleh dari BRIN, tetapi perguruan tinggi peran untuk research and development-nya harus betul-betul diperkuat," ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, Indonesia perlu melaksanakan kegiatan litbang guna mengembangkan teknologi smart farming, smart fisheries, bioenergi, baterai kendaraan listrik, hingga green industry. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 19 Oktober 2024 | 14:00 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Konsumsi Kelas Menengah Stabil, Ekonomi Diprediksi Tumbuh di Atas 5%

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sudah Ada Banyak Insentif Pajak, DJP Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Jumat, 18 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kinerja Penegakan Hukum Ditjen Pajak selama 1 Dekade Terakhir

Kamis, 17 Oktober 2024 | 09:05 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Tersisa 2 Bulan untuk Manfaatkan PPN Rumah 100% Ditanggung Pemerintah

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja