INGGRIS

Parlemen Minta Proyek Making Tax Digital Ditunda

Redaksi DDTCNews | Jumat, 17 Maret 2017 | 11:16 WIB
Parlemen Minta Proyek Making Tax Digital Ditunda

LONDON, DDTCNews – Komite Keuangan parlemen Inggris telah meminta pemerintah Inggris menunda pelaksanaan proyek Making Tax Digital (MTD). Apabila proyek tersebut dilaksanakan secara terburu-buru tanpa pertimbangan matang, maka proyek tersebut akan mendatangkan risiko besar.

Dalam laporan tertulisnya, Ketua Komite Keuangan Andrew Tyrie mengatakan pencatatan dan pelaporan pajak secara digitalisasi (MTD) ini telah dibahas secara matang. Ini akan menjadi kesempatan yang besar dalam meningkatkan administrasi sistem pajak untuk jangka panjang.

“Kami menyadari bahwa tanpa adanya perencanaan yang memadai, MTD bisa menjadi bencana. Oleh karena ini proyek MTD ini akan diimplementasikan secara hati-hati melalui adanya transisi aturan secara bertahap,” ungkapnya dalam laporan yang dirilis pada 10 Januari 2017.

Baca Juga:
Pembukuan Pakai Bahasa Inggris, WP Kini Bisa Beri Tahu via Kring Pajak

Tujuan dilaksanakannya proyek MTD ini adalah untuk melacak urusan perpajakan dari para pebisnis, wiraswasta dan pemilik tanah secara digital agar dapat memudahkan otoritas pajak Inggris (HMRC) dalam melakukan pendataan.

Kendati demikian, pihak komite telah mengidentifikasi sejumlah kelemahan dengan rencana-rencana yang ada. Secara garis besar terdapat dua aspek kekurangan dari proyek MTD ini.

Pertama, adanya biaya tambahan dan beban administrasi yang lebih besar bagi usaha mikro. Kedua, kecepatan implementasi MTD. Pasalnya sejauh ini, keterlibatan dan konsultasi dengan asosiasi bisnis masih sangat kurang.

Baca Juga:
Apa Itu Pajak Kertas Dinding (Wallpaper Tax)?

“Kedua aspek tersebut dinilai akan merusak tujuan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan khususnya bagi perekonomian dan mendiskreditkan kekurangannya,” tutur Tyrie.

Karena itu, seperti dilansir dari Tax News, Komite Keuangan mengatakan sebaiknya jadwal pelaksanaan MTD ini ditunda dari awalnya April 2018 hingga tahun fiskal 2019/2020. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 06 Oktober 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pembukuan Pakai Bahasa Inggris, WP Kini Bisa Beri Tahu via Kring Pajak

Jumat, 09 Agustus 2024 | 16:00 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Pajak Kertas Dinding (Wallpaper Tax)?

Selasa, 28 Mei 2024 | 10:30 WIB SEJARAH PAJAK DUNIA

Menurut Sejarah, Pajak Ternyata Punya Kaitan Erat dengan Pemberontakan

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN