Pariwisata Masih Loyo, Pengusaha Ingin Insentif Pajak Lanjut ke 2022

PETALING JAYA, DDTCNews - Pengusaha sektor pariwisata Malaysia meminta pemerintah melanjutkan pemberian insentif pajak hingga tahun depan.

CEO Asosiasi Hotel Malaysia (Malaysian Association of Hotels/MAH) Yap Lip Seng mengatakan sektor pariwisata masih membutuhkan stimulus fiskal agar dapat sepenuhnya pulih dari tekanan pandemi Covid-19. Dia berharap alokasi insentif pajak masuk dalam APBN 2022, yang akan diajukan pada 29 Oktober 2021.

"Setelah mengalami kerugian akibat pandemi, industri pariwisata khususnya hotel tidak akan pulih sepenuhnya hingga pariwisata internasional kembali beroperasi," katanya, Rabu (13/10/2021).

Yap mengatakan salah satu insentif pajak yang efektif mendorong kunjungan wisatawan yakni skema klaim biaya akomodasi di hotel sebagai pengurang pajak penghasilan (PPh). Saat ini, wajib pajak orang pribadi dapat memperoleh keringanan PPh sebesar RM1.000 atau sekitar Rp3,5 juta untuk setiap pengeluaran biaya pariwisata domestik.

Jika sebelumnya klaim keringanan pajak hanya berlaku atas biaya pemesanan hotel-hotel tertentu, kini diperluas termasuk biaya paket perjalanan yang dibeli dari agen perjalanan yang terdaftar di bawah Kementerian Pariwisata, Seni, dan Budaya.

Menurut Yap, pemerintah perlu mendorong lebih banyak kunjungan wisatawan domestik dengan meningkatkan keringanan PPh menjadi RM5.000 atau sekitar Rp17 juta per tahun. Di sisi lain, dia berharap pemerintah memberikan insentif pajak kepada pengusaha pariwisata termasuk hotel.

Saat ini, pemerintah memberikan penundaan pembayaran angsuran pajak penghasilan (PPh) badan yang seharusnya dibayarkan secara bulanan. Selain itu, pemerintah memberikan membebaskan pajak pada pelaku usaha jasa pariwisata dan operator hotel hingga akhir tahun.

Tidak hanya soal pajak, Yap meminta pemerintah memberikan dukungan lain agar sektor pariwisata pulih kembali seperti pelonggaran kebijakan dan peraturan untuk operator dan wisatawan. Kelonggaran itu termasuk biaya perizinan usaha, hiburan, minuman keras, dan royalti musik.

Kemudian, Yap juga menyebut pemerintah harus perlu mempermudah persyaratan imigrasi untuk pasar utama seperti China dan India. Menurutnya, kunjungan wisatawan China ke Malaysia telah melambat bahkan sebelum pandemi, walaupun negara itu memiliki 160 juta turis di seluruh dunia.

"Dengan teknologi, visa-on-arrival untuk pasar-pasar ini dapat dengan mudah diterapkan dan dikendalikan [untuk mendorong mereka berkunjung]," ujarnya dilansir freemalaysiatoday.com. (sap)