VIETNAM

Pajak Karbon Bakal Diterapkan untuk Mengantisipasi CBAM Uni Eropa

Dian Kurniati | Senin, 04 September 2023 | 08:45 WIB
Pajak Karbon Bakal Diterapkan untuk Mengantisipasi CBAM Uni Eropa

Ilustrasi.

HANOI, DDTCNews - Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Vietnam mengusulkan penerapan pajak karbon. Kebijakan tersebut dirancang untuk memitigasi rencana implementasi Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) di Uni Eropa.

Wakil Direktur Perubahan Iklim Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Mai Kim Lien mengatakan CBAM akan membuat produk asal negara dengan emisi karbon tinggi makin sulit menembus pasar Uni Eropa. Selain itu, lanjutnya, pengenaan pajak karbon dapat menjadi bukti komitmen Vietnam mengatasi isu perubahan iklim.

"Alat penetapan harga karbon yang umum diterapkan saat ini adalah pajak karbon, sistem perdagangan kuota emisi gas rumah kaca, dan mekanisme kredit karbon," katanya, dikutip pada Senin (4/9/2023).

Baca Juga:
Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Lien mengatakan perubahan iklim telah menjadi tantangan terbesar bagi umat manusia. Perubahan iklim juga telah memengaruhi semua aspek ekonomi, politik, diplomasi, dan keamanan global.

Dia menjelaskan CBAM menjadi bagian dari upaya Uni Eropa menjadi kawasan pertama di dunia yang mencapai status bebas emisi pada 2050. Melalui CBAM, Uni Eropa ingin membatasi emisi pada barang yang masuk ke wilayahnya.

Uni Eropa berencana mengimplementasikan CBAM melalui pengenaan pajak atau bea masuk pada 2026. Pajak karbon pun bakal dikenakan untuk 5 jenis produk utama yakni produk besi dan baja, aluminium, semen, pupuk, serta energi.

Baca Juga:
Otoritas Ini Usulkan Perubahan Aturan Pencegahan WP ke Luar Negeri

Sebelum periode tersebut, CBAM akan menerima pelaporan soal jumlah emisi yang terkandung dalam produk tanpa pembayaran pajak karbonnya.

Menurut Lien, produk andalan ekspor Vietnam dapat ikut terdampak oleh implementasi CBAM. Namun apabila perusahaan yang tinggi karbon sudah dikenakan pajak di dalam negeri, produk-produknya pun bisa lebih mudah masuk ke Uni Eropa.

"Sejalan dengan peta jalan untuk membangun dan mengoperasikan pasar karbon domestik, Perdana Menteri telah menugaskan kementerian untuk mengkaji peta jalan penerapan pajak karbon di Vietnam," ujarnya dilansir vietnamnews.vn.

Baca Juga:
Diperpanjang hingga 2030, Lahan Pertanian di Negara Ini Bebas Pajak

Pemerintah Vietnam telah menggelar workshop untuk menghimpun masukan para ahli mengenai rencana pengenaan pajak karbon pada sektor yang menghasilkan emisi karbon tinggi. Soal tarif, para ahli menilai harus didasarkan pada jaminan kompensasi biaya, serta dengan mempertimbangkan kebijakan pembangunan sosial dan ekonomi Vietnam.

Tarif pajak yang rendah mungkin tidak efektif pengurangan emisi, tetapi pengenaan tarif yang terlalu tinggi dapat berdampak negatif pada stabilitas ekonomi dalam jangka pendek. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra