AUSTRALIA

Pajak Ekonomi Digital, Negara Ini Diminta Tiru Prancis

Redaksi DDTCNews | Kamis, 01 Agustus 2019 | 11:26 WIB
Pajak Ekonomi Digital, Negara Ini Diminta Tiru Prancis

Tony Sheldon. (foto: The News)

NEW SOUTH WALES, DDTCNews – Senator dari Partai Buruh Tony Sheldon menyerukan agar pajak baru dikenakan pada raksasa digital. Dia mendesak Australia untuk mengikuti jejak Prancis dalam memajaki raksasa digital.

Dalam pidato pertamanya di Parlemen, dia menyebut Uber, Amazon, Facebook, dan Google sebagai ‘raksasa tidak bertanggung jawab’, yang berupaya agar pasar bekerja demi kepentingan mereka sendiri. Sementara itu, sambungnya, perusahaan itu tidak mau memenuhi kewajiban pajaknya.

“Prancis, seperti India, telah berani menerapkan skema pajak yang sederhana dan transparan. Ini pajak yang mengatasi masalah penghindaran pajak perusahaan multinasional,” kata Sheldon, seperti dikutip pada Kamis (1/8/2019).

Baca Juga:
Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Menguat Atas Nyaris Semua Mata Uang Mitra

Dia pun mendukung pemajakan ekonomi digital yang disahkan awal bulan ini di Prancis. Seperti diketahui, pemerintah Prancis memberlakukan pungutan 3% pada pendapatan tahunan raksasa digital, seperti Google, Amazon, Facebook, dan Apple yang didapat di yuridiksi tersebut.

Sheldon mengatakan Australia tidak bisa menunggu negara lain untuk bertindak. Jika tidak segera dipajaki, kemampuan Australia untuk memberikan fasilitas umum seperti kesehatan, Pendidikan, dan infrastruktur akan berkurang.

Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengaku frustrasi atas kelambanan global pada pemajakan perusahaan digital. Pemerintah sedang mempertimbangkan pajak ekonomi digital yang bisa menaikkan pendapatan hingga 200 juta dollar (sekitar Rp1,9 triliun) per tahun, tetapi sepertinya belum diajukan pada awal tahun ini.

Baca Juga:
Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Pada 2017, Google Australia membayar AU$37 juta (sekitar Rp358 miliar) pajak atas total laba AU$125 juta (sekitar Rp1,2 triliun). Facebook Australia meraup AU$476,8 juta (sekitar Rp4,6 triliun) tetapi melaporkan kerugian AU$9,6 juta (sekitar Rp93 miliar).

Seperti dilansir smh.com.au, senator Sheldon juga memperingatkan bahwa raksasa teknologi menyebabkan disrupsi dalam ekonomi. Hal ini berisiko mengganggu hak-hak pekerja yang sudah diatur oleh pemerintah, terutama di bidang industri transportasi. (MG-dnl/kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:33 WIB KURS PAJAK 23 OKTOBER 2024 - 29 OKTOBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Menguat Atas Nyaris Semua Mata Uang Mitra

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Jumat, 18 Oktober 2024 | 15:30 WIB SERBA-SERBI PAJAK

Langganan Platform Streaming Musik, Kena PPN atau Pajak Hiburan?

BERITA PILIHAN
Rabu, 23 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Piloting Modul Impor-Ekspor Barang Bawaan Penumpang Tahap III Dimulai

Rabu, 23 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dasar DJP dalam Menetapkan Status Suspend terhadap Sertel Wajib Pajak

Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:30 WIB PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan, Pemprov Targetkan Raup Rp105 Miliar

Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:00 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Beberkan Alasan Pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:45 WIB DPR RI

Said Abdullah Kembali Terpilih Jadi Ketua Banggar DPR

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:33 WIB KURS PAJAK 23 OKTOBER 2024 - 29 OKTOBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Menguat Atas Nyaris Semua Mata Uang Mitra

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:19 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Kementerian Keuangan Kini di Bawah Langsung Presiden Prabowo

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT