Pajak Daerah Dominasi PAD Kota Tempat TLN Bunaken Ini

MANADO merupakan salah satu kota terbesar yang ada di Pulau Sulawesi setelah Makassar. Kota yang merupakan Ibu Kota Provinsi Sulawesi Utara ini memiliki 11 kecamatan serta 87 kelurahan dan desa. Kota Manado dikelilingi daerah pegunungan yang indah dan asri.

Selain itu, Kota Manado juga terkenal dengan keindahan bawah lautnya. Taman Laut Nasional Bunaken menjadi tempat wisata andalan Kota Manado. Selain Bunaken, Manado juga dikelilingi dua pulau eksotik, yaitu Manado Tua dan Siladen.

Kota ini juga memiliki kekayaan budaya dan adat istiadat. Suku terbesar yang telah turun-temurun menempati Manado adalah Suku Minahasa.

Kondisi Ekonomi dan Pendapatan Daerah
MENGUTIP data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Manado, produk domestik regional bruto (PDRB) Kota Manado pada 2019 tercatat senilai Rp37,39 triliun. Ekonomi kota ini ditopang sektor transportasi dan pergudangan dengan kontribusi 20% dari total PDRB 2019.

Selain transportasi dan pergudangan, kontributor utama lain ialah sektor perdagangan, yakni sebesar 18% dari PDRB 2019. Selanjutnya, sektor informasi dan komunikasi serta administrasi pemerintahan masing-masing menyumbang 10% terhadap PDRB. Konstruksi juga termasuk dalam 5 besar sektor penopang PDRB dengan kontribusi 9%.

Sumber: BPS Kota Manado (diolah)

Berdasarkan pada data Kementerian Keuangan, total pendapatan Kota Manado pada 2019 menembus Rp1,53 triliun. Adapun dana perimbangan menjadi penopang pembangunan daerah dengan kontribusi senilai Rp981,15 miliar atau 64% dari total pendapatan 2019.

Sementara itu, PAD mencatatkan realisasi senilai Rp377,38 miliar atau sebesar 25% dari total pendapatan daerah. Apabila diperinci, penerimaan daerah didominasi pajak daerah. Kontribusi pajak daerah mencapai Rp301,64 miliar pada 2019 atau sebesar 80% dari total PAD.

Selanjutnya, lain-lain PAD yang sah dan retribusi daerah masing-masing memberikan kontribusi sebesar 12% dan 7% dari total PAD 2019. Adapun realisasi kedua komponen PAD tersebut tercatat senilai Rp43,51 miliar dan Rp27,03 miliar. Kontribusi terendah PAD kota ini berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan total realisasi Rp5,2 miliar.

Sumber: Kementerian Keuangan (diolah)

Kinerja Pajak
KEMENTERIAN Keuangan mencatat kinerja pajak Kota Manado pada periode 2015 hingga 2019 tergolong fluktuatif. Meskipun nilai realisasi penerimaan selalu meningkat dari tahun ke tahun, kinerjanya terhadap target APBD yang ditetapkan cenderung fluktuatif.

Apabila diperinci, realisasi penerimaan pajak daerah pada 2015 tercatat Rp205,09 miliar atau 96% dari target yang ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami peningkatan pada 2016 dengan perolehan senilai Rp221,34 miliar. Pada 2017, kinerja pajak Kota Manado kembali mengalami peningkatan dengan perolehan senilai Rp272,04 miliar atau sebesar 119% dari target APBD.

Pada 2018, realisasi penerimaan pajak mencapai 123% dari target APBD dengan nilai Rp291,49 miliar secara nominal. Kinerja pajak Kota Manado kemudian mengalami penurunan dengan capaian 105% dari target APBD atau senilai Rp301,64 miliar.

Sumber: Kementerian Keuangan (diolah)

Dari data Kementerian Keuangan, realisasi pajak restoran membukukan capaian tertinggi dalam perolehan penerimaan pajak Kota Manado pada 2018, yakni senilai Rp84,15 miliar.

Selain itu, kontributor terbesar lainnya berasal dari penerimaan pajak penerangan jalan (PPJ) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) senilai Rp67,15 miliar dan pajak hotel senilai Rp38,83 miliar.

Sebaliknya, pajak sarang burung walet menjadi kontributor paling rendah untuk peneriman pajak daerah kota ini di tahun yang sama. Realisasi pajak jenis ini hanya senilai Rp7,16 juta.

Jenis dan Tarif Pajak
TARIF pajak daerah di Kota Manado diatur dalam Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Perda Kota Manado No. 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Berikut daftar jenis dan tarif pajak yang berlaku di Kota Manado.

Keterangan:

1. Rentang tarif mengacu pada UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD).
2. Tarif bergantung pada jenis bangunan dan tujuan penggunaan.
3. Tarif bergantung pada jenis hiburan yang diselenggarakan.
4. Tarif bergantung pada sumber tenaga listrik dan tujuan penggunaan.

Berbeda dengan kebanyakan kota/kabupaten lainnya, Kota Manado memiliki dua tarif yang berlaku pada jenis pajak hotel yaitu 5% dan 10%. Untuk objek pajak hotel dikenakan tarif sebesar 10%, sedangkan tarif 5% berlaku untuk objek rumah kos lebih dari 10 kamar.

Tax Ratio
BERDASARKAN pada estimasi yang dilakukan DDTC Fiscal Research, kinerja pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PDRB (tax ratio) Kota Manado tercatat sebesar 1,00% pada 2017.

Adapun nilai rata-rata tax ratio di tingkat kabupaten/kota sebesar 0,54%. Indikator ini mengindikasikan kinerja pajak dan retribusi daerah Kota Manado melebihi rata-rata seluruh kabupaten/kota lainnya di Indonesia.

Sumber: DJPK Kementerian Keuangan dan BPS (diolah)

Catatan:

• Tax ratio dihitung berdasarkan total penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap PDRB.
• Rata-rata kabupaten/kota dihitung dari rata-rata berimbang (dibobot berdasarkan kontribusi PDRB) tax ratio seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
• Rasio terendah dan tertinggi berdasarkan peringkat tax ratio seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

Administrasi Pajak
BERDASARKAN Perda Kota Manado No. 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pihak yang bertanggung jawab untuk memungut pajak di daerah ini ialah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Manado.

Kinerja pajak Kota Manado terbilang cukup fluktuatif. Dilihat dari struktur penerimaan daerah, Kota Manado masih banyak bertumpu pada dana perimbangan. Dalam mendukung pembangunan daerah, Bapenda dan berbagai stakeholder melaksanakan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Salah satu upaya yang dilakukan Bapenda Manado adalah intensifikasi pajak. Salah satu permasalahan dalam pemungutan pajak di Kota Manado tunggakan PBB yang cukup tinggi. Oleh karena itu, untuk mengurangi tunggakan PBB, Bapenda mengerahkan petugas untuk melakukan penagihan kepada sejumlah penunggak PBB.

Di sisi lain, Bapenda Kota Manado juga memberikan keringanan untuk jenis pajak PBB sebagai langkah penanganan dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19. Hingga Maret 2021, masyarakat Manado tidak dikenakan denda dari tunggakan pembayaran PBB pada 2020.

Pemerintah Kota Manado juga bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama dan Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo (BPD SulutGo) dalam pemasangan alat rekam pajak online. Alat tersebut akan digunakan untuk mencatat transaksi secara riil pada 4 objek pajak daerah yaitu hotel, restoran, tempat hiburan, dan tempat parkir.*