AGENDA PAJAK

P3KPI Gelar Webinar Soal Klaster Perpajakan UU Cipta Kerja, Tertarik?

Redaksi DDTCNews | Selasa, 17 November 2020 | 09:25 WIB
P3KPI Gelar Webinar Soal Klaster Perpajakan UU Cipta Kerja, Tertarik?

JAKARTA, DDTCNews – Perkumpulan Praktisi dan Profesi Konsultan Pajak Indonesia (P3KPI) menyelenggarakan webinar bertajuk Tax Update: Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Kemudahan Berusaha Bidang Perpajakan.

Acara yang menghadirkan Dirjen Pajak Suryo Utomo sebagai keynote speaker ini diadakan pada Rabu, 18 November 2020 pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai. Acara diadakan melalui platform Zoom. Narasumber yang akan hadir berasal dari Ditjen Pajak (DJP) dan perwakilan asosiasi bisnis.

Seperti diketahui, pemerintah akhirnya mengundangkan UU Cipta Kerja, yakni UU Nomor 11 Tahun 2020, setelah DPR mengesahkan pada 5 Oktober 2020. Beleid yang diundangkan pada 2 November 2020 ini terdiri atas 15 Bab dan 186 Pasal.

Baca Juga:
Gratis untuk Umum! Sosialisasi Soal Coretax, PPN 12%, dan SAK EMKM-EP

Klaster perpajakan mencakup perubahan 4 UU yang terbagi ke dalam Pasal 111 hingga Pasal 114. Pasal 111 memuat UU Pajak Penghasilan. Pasal 112 memuat UU Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Pasal 113 memuat UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pasal 114 memuat UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sejumlah perubahan keempat UU dalam klaster perpajakan sudah diulas melalui beberapa artikel yang dapat dibaca di sini. Untuk melihat lebih terperinci pada tiap pasal yang mengalami perubahan, khususnya pada UU PPh, UU PPN, dan UU KUP, Anda dapat melihatnya dalam persandingan di sini.

Webinar gratis ini merupakan hasil kerja sama dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Lembaga Indonesia Tiongkok (LIT), Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (Atpetsi), dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).

Baca Juga:
Dibuka! Batch Terbaru Pelatihan Intensif Transfer Pricing DDTC Academy

Ada pula Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI), Perhimpunan Indonesia Tionghoa (Inti), Indonesia China Business Council (ICBC), Asosiasi Pengembang Infrastruktur Menara Telekomunikasi (Aspimtel), serta Forum Bakti Tionghoa (Forbakti).

Tertarik untuk mengikuti webinar ini? Anda bisa langsung mendaftarkan diri melalui tautan berikut s.id/uuciptaker-p3kpi. Untuk anggota P3KPI, akan mendapatkan 4 PPL TS. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi 0813-5000-5218 (P3KPI). (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 13:25 WIB TAX CENTER UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Gratis untuk Umum! Sosialisasi Soal Coretax, PPN 12%, dan SAK EMKM-EP

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:10 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Dibuka! Batch Terbaru Pelatihan Intensif Transfer Pricing DDTC Academy

Kamis, 23 Januari 2025 | 15:40 WIB DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR

Seminar DDTC Academy soal P2DK, Pemeriksaan, dan Bukper di Era Coretax

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:25 WIB TAX CENTER UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Gratis untuk Umum! Sosialisasi Soal Coretax, PPN 12%, dan SAK EMKM-EP

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:17 WIB PENGADILAN PAJAK

Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Dukung Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga oleh Prabowo

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?