KANWIL DJP KALTIMTARA

Optimalisasi Pajak, Potensi Sarang Burung Walet Perlu Lebih Digali

Redaksi DDTCNews | Kamis, 22 September 2022 | 11:00 WIB
Optimalisasi Pajak, Potensi Sarang Burung Walet Perlu Lebih Digali

Ilustrasi.

TANA PASER, DDTCNews – Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Kalimantan Timur dan Utara (Kaltimtara) melakukan audiensi ke Pemerintah Kabupaten Paser di Kantor Bupati Paser, Jalan RM. Noto Sunardi, Kec. Tanah Grogot, Kabupaten Paser pada 12 September 2022.

Dalam audiensi tersebut, Kepala Kanwil DJP Kaltimtara Max Darmawan banyak berbicara mengenai optimalisasi penerimaan pajak pusat dan pajak daerah. Selain itu, ia juga menyinggung soal potensi pajak di sektor usaha sarang burung walet.

“Usaha sarang burung walet menjadi salah satu potensi perekonomian di Kabupaten Paser yang perlu untuk lebih digali lagi,” katanya seperti dikutip dari laman DJP, Kamis (22/9/2022).

Baca Juga:
NPWP Sementara 9990000000999000, Dipakai Jika NIK Tak Valid di e-Bupot

Pada kesempatan yang sama, turut hadir Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Penajam Lita Murni dan Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) Kanwil DJP Kaltimtara Sihaboedin Effendy.

Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Pemkab Paser Murhariyanto menuturkan pemkab menyambut baik kunjungan dari tim DJP. Menurutnya, pemkab akan menindaklanjuti hal-hal yang telah disampaikan dalam audiensi tersebut.

“Pastinya apa yang telah disampaikan akan kami tindak lanjuti. Kami akan sampaikan data-data pendukung terkait dengan usaha sarang burung walet ini agar dapat mendukung DJP dalam menggali potensi perpajakannya,” tuturnya.

Baca Juga:
Sengketa PPh Pasal 23 Akibat Transaksi Pinjaman Tanpa Bunga

Saat ini, banyak sekali tempat pembibitan sarang burung walet di wilayah Paser. Sarang burung walet asal Paser tersebut ni tidak hanya diperjualbelikan secara lokal, tetapi juga diekspor ke luar negeri. Salah satunya ialah Malaysia.

Tambahan informasi, Ditjen Pajak (DJP), Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK), dan 86 pemerintah daerah (pemda) baru-baru ini resmi menandatangani perjanjian kerja sama optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

NPWP Sementara 9990000000999000, Dipakai Jika NIK Tak Valid di e-Bupot

Sabtu, 01 Februari 2025 | 13:00 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 23 Akibat Transaksi Pinjaman Tanpa Bunga

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:45 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Tenang! Surat Teguran ‘Gaib’ karena Coretax Eror Bisa Dibatalkan DJP

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Hal-Hal yang Diteliti DJP terkait Pengajuan Pengembalian Pendahuluan

BERITA PILIHAN
Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

NPWP Sementara 9990000000999000, Dipakai Jika NIK Tak Valid di e-Bupot

Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:15 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Pemerintah Naikkan Biaya SLO Listrik, Kecuali Pelanggan 450 dan 900 VA

Sabtu, 01 Februari 2025 | 14:30 WIB PILKADA 2024

Prabowo Ingin Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 segera Dilantik

Sabtu, 01 Februari 2025 | 13:30 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Pengumuman bagi Eksportir-Importir! Layanan Telepon LNSW Tak Lagi 24/7

Sabtu, 01 Februari 2025 | 13:00 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 23 Akibat Transaksi Pinjaman Tanpa Bunga

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:45 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Tenang! Surat Teguran ‘Gaib’ karena Coretax Eror Bisa Dibatalkan DJP

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Hal-Hal yang Diteliti DJP terkait Pengajuan Pengembalian Pendahuluan

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:00 WIB CORETAX SYSTEM

DJP Terbitkan Panduan Coretax terkait PIC, Impersonate dan Role Akses