JERMAN

Oposisi Skeptis RUU Tax Haven Mampu Tangkal Penghindaran Pajak

Redaksi DDTCNews | Jumat, 11 Juni 2021 | 11:00 WIB
Oposisi Skeptis RUU Tax Haven Mampu Tangkal Penghindaran Pajak

Ilustrasi.

BERLIN, DDTCNews – Rancangan undang-undang (RUU) penanggulangan yurisdiksi surga pajak Jerman diragukan mampu mengatasi masalah penghindaran pajak.

Anggota majelis rendah dari Partai Demokrat Markus Herbrand mengatakan RUU penanganan surga pajak tidak efektif melawan praktik penghindaran pajak lantaran beleid tersebut mengambil basis data dari daftar negara suaka pajak Uni Eropa.

"Suaka pajak yang tercantum dalam RUU tersebut kurang dari 2% dari total pajak yang dihindari secara global," katanya, dikutip pada Jumat (11/6/2021).

Baca Juga:
Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Hal senada diungkapkan oposisi dari Partai Hijau Stefan Schmidt. Menurutnya, langkah pemerintah mengadopsi daftar suaka pajak Uni Eropa dalam melawan praktik penghindaran pajak menjadi tidak efektif.

Dia menuturkan daftar suaka pajak Uni Eropa meninggalkan banyak lubang di mana tidak semua negara dengan rezim PPh tarif badan rendah masuk dalam daftar tersebut. Contoh, Cayman Islands yang tidak termasuk dalam daftar suaka pajak Uni Eropa.

Hasilnya, RUU tersebut tidak bisa mencegah aliran dana wajib pajak dalam negeri Jerman yang hendak diparkir di Cayman Islands. Meski begitu, RUU tersebut tetap akan dibahas majelis tinggi parlemen atau Bundesrat.

Baca Juga:
Otoritas Ini Usulkan Perubahan Aturan Pencegahan WP ke Luar Negeri

"Daftar Uni Eropa untuk yurisdiksi nonkooperatif urusan pajak meninggalkan lebih banyak lubang dalam daftarnya," sebut Schmidt.

Seperti dilansir DW, RUU penanggulangan surga pajak sudah diusulkan pemerintah sejak 2017. RUU tersebut menjadi alat pemerintah untuk mencegah perusahaan dan wajib pajak orang pribadi Jerman melakukan transaksi dengan entitas bisnis yang terdaftar di negara surga pajak.

Sementara itu, Komite Keuangan Bundestag merekomendasikan RUU tersebut dapat segera disahkan. Komite menyatakan peningkatan mobilitas individu dan modal telah memicu praktik penghindaran pajak lintas yurisdiksi. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak