KP2KP PUTUSSIBAU

Omzet Belum di Atas Rp500 Juta, UMKM Dapat Insentif PPh Final 0%

Redaksi DDTCNews | Minggu, 15 Mei 2022 | 12:30 WIB
Omzet Belum di Atas Rp500 Juta, UMKM Dapat Insentif PPh Final 0%

Ilustrasi.

PUTUSSIBAU, DDTCNews - Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Putussibau memberikan materi perpajakan kepada UMKM di Kapuas Hulu terkait dengan penerapan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Kepala KP2KP Putussibau Ahmad Jefri Adityas Wibawa menyampaikan dua poin penting dalam acara pelatihan UMKM yang diselenggarakn Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu pada 29 Maret 2022.

Dua poin yang dimaksud antara lain terkait dengan aspek perpajakan pelaku UMKM dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS), termasuk mengenai batas omzet tidak kena pajak hingga Rp500 juta bagi wajib pajak orang pribadi UMKM.

Baca Juga:
Ada Coretax, Pembayaran dan Pelaporan Pajak Bakal Jadi Satu Rangkaian

“Bagi para pelaku UMKM, tahun 2022 mendapat insentif pajak berupa tarif PPh final sebesar 0% saja,” katanya dikutip dari laman resmi DJP, Minggu (15/5/2022).

Jefri menuturkan tarif PPh 0% tersebut dapat digunakan selama omzet UMKM belum melebihi angka Rp500 juta dalam satu tahun. Bila omzet telah melebihi angka tersebut maka yang dikenakan tarif PPh final 0,5% adalah selisih omzet setelah dikurangkan dengan Rp500 juta.

Selain itu, ia juga menegaskan kebijakan baru tersebut tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan administrasi perpajakan. Menurutnya, UMKM tetap melakukan pencatatan atas omzet per bulan dan melaporkan SPT Tahunan PPh setiap awal tahun.

Baca Juga:
9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

“Namun, apabila omzet akumulatifnya belum mencapai Rp500 juta, maka tidak perlu melakukan penyetoran PPh final yang 0,5%. Karena masih mendapat insentif berupa tarif sebesar 0%, alias tidak ada penyetoran pajak,” tuturnya.

Jefri berharap usaha UMKM dapat makin berkembang ke depannya seiring dengan adanya fasilitas perpajakan tersebut. Dia juga berharap perkembangan usaha UMKM juga diiring dengan administrasi perpajakan yang makin baik.

Untuk diketahui, tarif PPh final UMKM sebesar 0,5% tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 23/2018. Berdasarkan PP 23/2018, tarif PPh final UMKM tersebut diberikan kepada wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 11:30 WIB KPP MADYA DUA BANDUNG

Ada Coretax, Pembayaran dan Pelaporan Pajak Bakal Jadi Satu Rangkaian

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?

Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan