Objek dan Non-Objek Pajak Daerah Perlu Didata Pemda, Begini Alasannya

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan mengimbau pemerintah daerah untuk mendata seluruh bumi dan bangunan, alat berat, serta kendaraan bermotor di wilayahnya, termasuk yang bukan objek pajak.

Kepala Subdirektorat Pengembangan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Fadliya mengatakan bahwa tak menutup kemungkinan jenis bumi dan bangunan, alat berat, serta kendaraan bermotor yang selama ini bukan objek pajak, dapat menjadi objek pajak pada kemudian hari.

"Bisa jadi, dia hari ini bukan objek, tetapi mungkin tahun depan dia jadi objek," katanya dalam diseminasi PP 35/2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (KUPDRD), Kamis (6/7/2023).

Contoh objek pajak daerah yang dikecualikan antara lain kendaraan bermotor listrik. Melalui UU HKPD, kendaraan bermotor listrik dikecualikan dari pengenaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan BBNKB.

Mengingat kegiatan pendataan memerlukan dana yang relatif tinggi, DJPK mengimbau pemda untuk melakukan pendataan berdasarkan skala prioritas. Jenis pajak yang memiliki potensi lebih tinggi perlu dilakukan pendataan terlebih dahulu.

Pendataan Objek Pajak Daerah dalam PP 35 Tahun 2023

Seperti diketahui, kewajiban untuk melakukan pendataan objek pajak daerah telah dimuat dalam Pasal 52 Peraturan Pemerintah No. 35/2023.

Untuk pajak kendaraan bermotor, pemda perlu mendata seluruh kendaraan bermotor kepemilikan pertama, kedua, dan seterusnya. Untuk pajak alat berat (PAB), juga diwajibkan untuk mendata seluruh alat berat yang dimiliki atau dikuasai di wilayah provinsi.

Pemda juga diwajibkan untuk melakukan pendataan atas seluruh bumi dan bangunan untuk keperluan pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB).

Berdasarkan data-data yang diperoleh, otoritas pajak daerah memiliki kewenangan untuk menerbitkan nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD) secara jabatan kepada wajib pajak di daerah yang tidak secara sukarela mendaftarkan diri.

Kemendagri sebelumnya telah mendorong seluruh pemda untuk melakukan pendataan objek pajak daerah. Sesuai dengan Pasal 102 UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), pendataan diperlukan untuk mengukur potensi pajak daerah.

Kasubdit Pendapatan Daerah Wilayah IV Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Raden An'an A. Hikmat menekankan pendataan potensi PDRD diperlukan sebagai bahan kajian dan analisis sehingga kebijakan yang ditetapkan dapat bermanfaat.

"Dulu-dulu tidak pernah dilakukan pendataan yang masif. Kadang-kadang, pendataan itu sekadar hasil dari data-data tahun sebelumnya yang tinggal dilanjutkan atau data dari pelayanan," katanya pada Mei 2023. (rig)