NIK-NPWP Berlaku Bertahap, Wajib Pajak Masih Bisa Lakukan Pemadanan

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) telah menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-6/PJ/2024 yang salah satunya memberlakukan NIK sebagai NPWP secara bertahap.

Penyuluh Pajak Ahli Pertama DJP Dwi Langgeng Santoso mengatakan wajib pajak masih memiliki kesempatan untuk melakukan pemadanan NIK sebagai NPWP. Menurutnya, semua proses pemadanan dapat dilakukan melalui DJP Online.

"Terdapat data yang harus valid agar NIK dapat digunakan sebagai NPWP," katanya dalam talk show radio, Selasa (9/7/2024).

Dwi menuturkan penggunaan NIK sebagai NPWP bertujuan memberikan kemudahan layanan dan kepastian hukum kepada wajib pajak. Melalui PER-6/PJ/2024, pemerintah pun mengatur beberapa layanan administrasi pajak yang dapat diakses dengan NIK sejak 1 Juli 2024.

Namun, DJP saat ini juga masih memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk menggunakan NPWP format lama atau 15 digit. Secara bersamaan, wajib pajak yang belum melakukan pemadanan tetap diimbau untuk segera melakukan pemadanan NIK sebagai NPWP.

Sebagai langkah awal, dia menjelaskan wajib pajak dapat mencoba login ke DJP menggunakan NIK sebagai user ID. Apabila bisa login, dapat dipastikan NIK wajib pajak tersebut telah dipadankan secara sistem oleh DJP.

Namun jika tidak berhasil login, artinya NIK wajib pajak belum dipadankan sebagai NPWP. Dalam hal ini, wajib pajak masih perlu login ke DJP Online menggunakan NPWP 15 digit.

Setelahnya, wajib pajak dapat membuka Profil dan mengklik Data Utama. Pada halaman itulah, wajib pajak perlu mengecek kebenaran 4 data antara lain nama, NIK, tempat lahir, dan tanggal lahir.

Jika ditemukan ketidaksesuaian, data-data ini dapat diedit agar NIK mendapatkan status valid sebagai NPWP. Selain itu, beberapa data lainnya juga perlu diperiksa, seperti alamat email dan nomor ponsel, klasifikasi lapangan usaha (KLU), serta data anggota keluarga, sesuai dengan kondisi pada saat ini.

"Apabila masih belum berhasil, wajib pajak nanti harus datang ke KPP terdekat atau menghubungi Kring Pajak," ujar Dwi.

Dwi menambahkan NIK diarahkan untuk berlaku penuh sebagai NPWP. Apabila NIK belum padan, wajib pajak bakal kesulitan melaksanakan hak dan/atau kewajiban pajaknya, serta sulit menggunakan layanan administrasi oleh pihak lain yang mensyaratkan penggunaan NPWP.

Hingga 30 Juni 2024, sekitar 74 juta NIK telah dipadankan sebagai NPWP. Angka ini setara dengan 99,1% dari 74,68 juta wajib pajak orang pribadi.

Dari keseluruhan data yang telah valid, 4,37 juta data dipadankan secara mandiri oleh wajib pajak, sedangkan sisanya 69,6 juta NIK-NPWP yang dipadankan oleh sistem DJP. (rig)