Netizen Ramai Bertanya Menu Pelaporan Realisasi Insentif, Ini Kata DJP

JAKARTA, DDTCNews - Sejumlah warganet menyampaikan pertanyaan kepada akun media sosial Twitter Ditjen Pajak (DJP) mengenai menu pelaporan realisasi pemanfaatan insentif bagi wajib pajak terdampak Covid-19 berdasarkan PMK 3/2022 pada laman e-reporting DJP Online.

Salah satunya, pemilik akun @Ariswid79871393 yang menanyakan cara pelaporan insentif Covid-19 ketika pilihan pelaporan insentif PPh Pasal 25 PMK 3/2022 belum tersedia pada layanan e-reporting hingga siang ini.

"@kring_pajak @DitjenPajakRI siang Min, mohon info laporan realisasi Insentif PPh [Pasal] 25 sampai siang ini belum tersedia? Bagaimana kami melaporkannya ya?" bunyi cuitan @Ariswid79871393, Senin (21/2/2022).

Mendapat pertanyaan tersebut, DJP menjelaskan proses penyediaan aplikasi masih berlangsung hingga saat ini. Wajib pajak pun disarankan mengecek aplikasi tersebut secara berkala di laman DJP Online.

Kemudian kepada warganet yang lain, DJP menjelaskan wajib pajak akan tetap dapat memanfaatkan insentif Covid-19 sepanjang sudah mengajukan pemberitahuan dan dinyatakan berhak memanfaatkan insentif.

"Terkait dengan sanksi keterlambatan pelaporan realisasi karena belum adanya menu pelaporan realisasi, silakan menunggu apakah akan terbit aturan yang mengatur secara spesifik atas hal tersebut ya, Kak," bunyi cuitan @kring_pajak.

PMK 3/2022 mengatur perpanjangan 3 jenis insentif hingga Juni 2022. Ketiga insentif tersebut yakni pengurangan 50% angsuran PPh Pasal 25, pembebasan pajak penghasilan Pasal 22 impor, serta PPh final jasa konstruksi ditanggung pemerintah (DTP) atas Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI).

Pemerintah memberikan insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 untuk 156 klasifikasi lapangan usaha (KLU) dan 72 KLU untuk insentif pembebasan PPh Pasal 22 impor. Secara umum, KLU penerima insentif tersebut berasal dari sektor angkutan, akomodasi dan restoran, pendidikan, serta kesehatan.

Wajib Pajak harus menyampaikan laporan realisasi pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dan pembebasan PPh Pasal 22 impor paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. (sap)

Hai, Kak.
Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Sampai dengan saat ini masih dalam proses deploy aplikasi e-reporting insentif covid-19 terkait laporan realisasi berdasarkan PMK-3/2022. Mohon kesediaannya untuk mencoba secara berkala pada laman DJP Online ya, Kak.
Tks*Itan
— #PajakKitaUntukKita (@kring_pajak) February 21, 2022