BRASIL

Negara Ini Usulkan Netflix & Spotify Kena Pajak

Redaksi DDTCNews | Kamis, 29 Desember 2016 | 10:55 WIB
Negara Ini Usulkan Netflix & Spotify Kena Pajak

BRASÍLIA, DDTCNews – Pemerintah Brasil berencana akan mengenakan pajak 2% pada layanan hiburan online on-demand atau video berlangganan on-demand seperti yang disediakan oleh Netflix dan Spotify. Hal ini dilakukan pemerintah sebagai upaya untuk mengatasi masalah penerimaan negara yang masih minim.

Anggota parlemen Brasil telah menyetujui rancangan Undang-Undang (RUU) yang mengatur tentang layanan streaming internet berlangganan untuk membayar pajak Imposto sobre Serviços (ISS) ke kota-kota di mana pelanggan berada.

“Keputusan terakhir untuk menyutujui RUU ini ada di tangan Presiden Michael Temer. Jika disetujui maka penetapan tarif pajak ini akan mulai efektif 90 hari sejak RUU tersebut dipublikasikan dalam daftar federal,” ungkap pernyatan parlemen seperti dikutip dari tax-news.com, Selasa (27/12).

Baca Juga:
Negara Anggota BRICS Sepakat Bentuk Forum Kerja Sama Pajak

Perusahaan seperti Netflix dan Spotify akan bertanggung jawab untuk membayar pajak 2% kepada pemerintah daerah. Sementara itu, pemerintah telah memberi tahu bahwa beban pajak layanan online ini akan ditempatkan pada konsumen akhir. Pajak ini akan ditujukan pada semua layanan audio, gambar, teks, video, dan buku online.

Saat ini, pelanggan Netflix di Brasil membayar sekitar BRL$19,9 (Rp816.586) untuk paket standar dan BRL$22,9 (Rp939.690) untuk opsi high definition (HD). Berdasarkan keterangan dari pihak Netflix saat ini pengguna Netflix di Brasil sudah mencapai 3.570.000.

Pajak baru ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang tengah berlangsung terkait permasalahan penghasilan yang tinggi dari layanan video online streaming di kota Brasil yang saat ini belum dipajaki. (Amu)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 05 Oktober 2024 | 09:30 WIB KERJA SAMA INTERNASIONAL

Negara Anggota BRICS Sepakat Bentuk Forum Kerja Sama Pajak

Senin, 29 Juli 2024 | 10:00 WIB PERTEMUAN G-20 BRASIL

Dorong Pilar 1, Sri Mulyani: Kita Perlu Kebijakan Pajak yang Progresif

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN