THAILAND

Negara Ini Targetkan Digitalisasi Sistem Pajak Rampung pada 2028

Dian Kurniati | Selasa, 04 Juli 2023 | 14:00 WIB
Negara Ini Targetkan Digitalisasi Sistem Pajak Rampung pada 2028

Ilustrasi.

BANGKOK, DDTCNews - Otoritas pajak Thailand menargetkan digitalisasi sistem pajak akan rampung sepenuhnya pada 2028.

Dirjen Pajak Lavaron Sangsnit mengatakan otoritas terus berupaya mendigitalisasi sistem pajak agar lebih sederhana. Menurutnya, digitalisasi tersebut akan memberikan keuntungan bagi wajib pajak dan otoritas.

"Ditjen Pajak secara bertahap menerapkan sistem pajak elektronik, yang merupakan langkah penting untuk pengembangan ekosistem pajak digital," katanya, dikutip pada Selasa (4/7/2023).

Baca Juga:
Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Lavaron mengatakan otoritas akan bekerja sama dengan sektor swasta untuk mencapai target sistem pajak digital pada 2028. Salah satu tujuannya, merampingkan administrasi pajak sehingga memudahkan wajib pajak.

Selain itu, ekosistem ini juga akan mendukung kelancaran transaksi pajak secara elektronik.

Otoritas mulai membicarakan rencana digitalisasi sistem pajak secara menyeluruh kepada para pemangku kepentingan. Belum lama ini, otoritas juga menggelar seminar mengenai pembentukan ekosistem pajak digital dan mengundang lembaga pemerintah dan pelaku usaha.

Baca Juga:
Otoritas Ini Usulkan Perubahan Aturan Pencegahan WP ke Luar Negeri

Sistem elektronik akan memudahkan wajib pajak berhubungan dengan otoritas. Secara bersamaan, sistem tersebut juga membantu mengurangi kerumitan dan hambatan dalam administrasi pajak sehingga wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya secara efisien dari awal hingga akhir.

Dia menyebut penyederhanaan layanan melalui ekosistem pajak digital misalnya berasal dari hilangnya kebutuhan penyampaian dokumen berbasis kertas. Layanan-layanan pajak yang selama ini terkenal kompleks, seperti restitusi pajak, bakal jauh lebih sederhana apabila memanfaatkan teknologi digital.

Lavaron menyatakan Ditjen Pajak akan selalu terbuka untuk berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan dalam meningkatkan efisiensi dan inovasi proses administrasi perpajakan.

"Tujuannya untuk membuat pengelolaan pajak tidak terlalu rumit dan lebih selaras dengan dunia bisnis," ujarnya dilansir nationthailand.com. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:00 WIB LAYANAN PAJAK

Kantor Pajak Telepon 141.370 WP Sepanjang 2023, Kamu Termasuk?

Selasa, 24 Desember 2024 | 09:30 WIB LAYANAN PAJAK

Butuh Layanan Pajak? Cek Lagi Jadwal Libur Natal dan Tahun Baru KPP

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?

Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan