THAILAND

Negara Ini Targetkan Digitalisasi Sistem Pajak Rampung pada 2028

Dian Kurniati | Selasa, 04 Juli 2023 | 14:00 WIB
Negara Ini Targetkan Digitalisasi Sistem Pajak Rampung pada 2028

Ilustrasi.

BANGKOK, DDTCNews - Otoritas pajak Thailand menargetkan digitalisasi sistem pajak akan rampung sepenuhnya pada 2028.

Dirjen Pajak Lavaron Sangsnit mengatakan otoritas terus berupaya mendigitalisasi sistem pajak agar lebih sederhana. Menurutnya, digitalisasi tersebut akan memberikan keuntungan bagi wajib pajak dan otoritas.

"Ditjen Pajak secara bertahap menerapkan sistem pajak elektronik, yang merupakan langkah penting untuk pengembangan ekosistem pajak digital," katanya, dikutip pada Selasa (4/7/2023).

Baca Juga:
Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Lavaron mengatakan otoritas akan bekerja sama dengan sektor swasta untuk mencapai target sistem pajak digital pada 2028. Salah satu tujuannya, merampingkan administrasi pajak sehingga memudahkan wajib pajak.

Selain itu, ekosistem ini juga akan mendukung kelancaran transaksi pajak secara elektronik.

Otoritas mulai membicarakan rencana digitalisasi sistem pajak secara menyeluruh kepada para pemangku kepentingan. Belum lama ini, otoritas juga menggelar seminar mengenai pembentukan ekosistem pajak digital dan mengundang lembaga pemerintah dan pelaku usaha.

Baca Juga:
Malaysia Berencana Kenakan Pajak atas Dividen sebesar 2 Persen

Sistem elektronik akan memudahkan wajib pajak berhubungan dengan otoritas. Secara bersamaan, sistem tersebut juga membantu mengurangi kerumitan dan hambatan dalam administrasi pajak sehingga wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya secara efisien dari awal hingga akhir.

Dia menyebut penyederhanaan layanan melalui ekosistem pajak digital misalnya berasal dari hilangnya kebutuhan penyampaian dokumen berbasis kertas. Layanan-layanan pajak yang selama ini terkenal kompleks, seperti restitusi pajak, bakal jauh lebih sederhana apabila memanfaatkan teknologi digital.

Lavaron menyatakan Ditjen Pajak akan selalu terbuka untuk berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan dalam meningkatkan efisiensi dan inovasi proses administrasi perpajakan.

"Tujuannya untuk membuat pengelolaan pajak tidak terlalu rumit dan lebih selaras dengan dunia bisnis," ujarnya dilansir nationthailand.com. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Minggu, 20 Oktober 2024 | 14:00 WIB HONG KONG

Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja