Negara Ini Susun Aturan Anti-Transfer Pricing

HANOI, DDTCNews – Kementerian Keuangan Vietnam telah menetapkan rancangan aturan mengenai harga transfer (transfer pricing) dalam transaksi istimewa. Jika rancangan keputusan ini disetujui oleh Perdana Menteri, maka untuk pertama kalinya Vietnam akan memiliki sebuah aturan hukum tentang anti-transfer pricing.

Kendati demikian, pengacara Truong Thanh Duc dari Basico Law Firm mengungkapkan bahwa penetapan anti-transfer pricing dan kerangka hukum untuk aturan tersebut masih belum bisa memenuhi persyaratan. Pasalnya, ketentuan tentang anti-tranfer pricing tidak ditemukan dalam aturan hukum.

“Sangat sulit untuk berurusan dengan transfer pricing, bahkan jika terdapat kasus permasalahan penetapan transfer pricing yang dibawa ke pengadilan,” jelasnya.

Menurut Truong negara Vietnam merupakan ‘surga’ bagi kegiatan transfer pricing. Cerita tentang transfer pricing pertama kali disebutkan pada tahun 2012 ketika surat kabar lokal mengutip pejabat pajak yang mengatakan bahwa mereka menemukan tanda-tanda para konglomerat investor asing yang melakukan transfer pricing.

Namun, seperti dilansir dalam vietnamnet.vn, kesimpulan resmi tentang apakah para konglomerat perusahaan multinasional tersebut melakukan transfer pricing tidak pernah dibuat.

Masalahnya terletak pada kurangnya kerangka hukum untuk memerangi transfer pricing. Untuk saat ini, Surat Edaran No. 66/2010 dan Surat Edaran No. 201/2013 adalah dua dokumen yang ada untuk mengatur masalah transfer pricing.

Otoritas Pajak Vietnam mengakui bahwa sulit untuk menemukan bukti transfer pricing, karena sulitnya menemukan bukti atas perilaku canggih yang dilakukan oleh perusahaan multinasional dan kurangnya kerangka hukum yang kuat di Vietnam.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Kementerian Keuangan membentuk tim manajemen transfer pricing pada 2012 di bawah Departemen Jenderal Pajak (GDT). Kemudian, pada 2015 mendirikan empat divisi investigasi transfer pricing di Hanoi, Kota Ho Chi Minh, Dong Nai dan Binh Duong. (Amu)