IRLANDIA

Negara Ini Disebut Curi Penerimaan Pajak dari Tetangganya

Redaksi DDTCNews | Jumat, 30 April 2021 | 16:56 WIB
Negara Ini Disebut Curi Penerimaan Pajak dari Tetangganya

Joseph E. Stiglitz. (weforum.org)

DUBLIN, DDTCNews – Ekonom peraih Penghargaan Nobel Joseph E. Stiglitz menyebut Irlandia sebagai tetangga yang buruk karena 'mencuri' penerimaan pajak dari sesama negara anggota Uni Eropa.

Joseph E. Stiglitz menuturkan rezim pajak yang berlaku di Irlandia memiliki dampak signifikan terhadap hilangnya potensi penerimaan pajak dari negara anggota Uni Eropa. Pasalnya, sistem yang dijalankan Irlandia membuka ruang pengalihan laba dari perusahaan multinasional.

“Sebagian besar penerimaan pajak yang didapat Irlandia adalah 'hasil pencurian' penerimaan pajak dari tetangganya negara anggota Uni Eropa," katanya, dikutip pada Jumat (30/4/2021).

Baca Juga:
Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Menurutnya, terdapat kekurangan dalam rezim pajak yang dianut Irlandia. Dia menjelaskan sistem tersebut mampu mengalihkan banyak pendapatan dari negara lain.

Namun, pada saat yang bersamaan, pemerintah Irlandia hanya mendapatkan sedikit penerimaan dari pengalihan laba tersebut. Hal ini terjadi karena tarif rendah yang diberlakukan pemerintah, khususnya untuk PPh badan dengan tarif 12,5%.

"Uni Eropa harus mengatasi masalah ini," ujarnya.

Baca Juga:
Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

Sementara itu, Komisioner Eropa Bidang Ekonomi Paolo Gentiloni mengatakan proposal Amerika Serikat (AS) mengenai penerapan pajak minimum global sebesar 21% menjadi instrumen yang akan menguntungkan Uni Eropa.

Menurutnya, proposal tersebut akan meningkatkan desakan adanya perubahan kebijakan perpajakan di Uni Eropa. Pasalnya, Uni Eropa menghadapi kesulitan internal saat hendak melakukan konsolidasi kebijakan pajak.

Aturan menyebutkan perlu adanya dukungan suara bulat jika menyangkut kebijakan perpajakan. Oleh karena itu, Irlandia memiliki posisi politik yang kuat dalam menetapkan kebijakan perpajakannya meskipun rentan digunakan sebagai instrumen pengalihan laba perusahaan multinasional.

"Kami memiliki aturan suara bulat tentang perpajakan. Saya cukup optimistis dorongan global ini akan memungkinkan kami untuk mengatasi kesulitan internal," ungkapnya seperti dilansir independent.ie. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Selasa, 24 Desember 2024 | 18:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:13 WIB KANWIL DJP JAKARTA KHUSUS

Jelang Tutup Tahun, Realisasi Pajak Kanwil Khusus Capai 95% Target

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:30 WIB PROVINSI SUMATERA SELATAN

Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?