Natura di Daerah Tertentu Tidak Kena Pajak, Begini Kriterianya

JAKARTA, DDTCNews – Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 66/2023, pemerintah turut memerinci ketentuan pengecualian objek pajak penghasilan atas penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu.

Merujuk pada Pasal 9 ayat (1) PMK 66/2023, daerah tertentu adalah daerah yang secara ekonomis memiliki potensi untuk dikembangkan, tetapi keadaan prasarana ekonominya kurang memadai dan sulit dijangkau oleh transportasi umum.

[Daerah tertentu dimaksud] termasuk daerah perairan laut dengan kedalaman lebih dari 50 meter yang dasar lautnya memiliki cadangan mineral…,” bunyi penggalan Pasal 9 ayat (1) PMK 66/2023, dikutip pada Rabu (5/7/2023).

Sementara itu, prasarana ekonomi yang dimaksud meliputi 8 jenis antara lain listrik; air bersih; perumahan yang dapat disewa pegawai; rumah sakit dan/atau poliklinik; sekolah; tempat olahraga dan/atau hiburan yang bersifat permanen; tempat peribadatan; dan pasar.

Kemudian, transportasi umum yang dimaksud pada pasal 9 ayat (1) meliputi 3 jenis antara lain jalan ataupun jembatan; pelabuhan atau dermaga laut, pelabuhan atau dermaga sungai, atau pelabuhan udara; dan transportasi umum angkutan darat, laut, atau udara.

Lokasi usaha pemberi kerja akan ditetapkan sebagai daerah tertentu sesuai dengan PMK 66/2023 berdasarkan ketidaksediaan atau ketidaklayakan minimal 6 dari 11 jenis prasarana ekonomi dan transportasi umum.

"Ketidaktersediaan atau ketidaklayakan minimal 6 sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (4) harus terdapat minimal 1 jenis prasarana yang tidak tersedia atau tidak layak dari jenis prasarana transportasi umum," bunyi Pasal 9 ayat (5) PMK 66/2023.

Apabila prasarana ekonomi dan transportasi umum telah dibangun secara mandiri oleh pemberi kerja maka prasarana ekonomi dan transportasi umum tersebut diperhitungkan sebagai prasarana yang tidak tersedia.

Jangka Waktu Penetapan Daerah Tertentu

Lokasi usaha bakal ditetapkan sebagai daerah tertentu hingga berakhirnya izin tambang jika pemberi kerja adalah pemegang izin tambang seperti kontrak karya, perjanjian karya pengusahaan tambang batu bara, dan izin tambang lainnya.

Dalam hal pemberi kerja bukan pemegang izin tambang, lokasi usaha ditetapkan sebagai daerah tertentu untuk jangka waktu 5 tahun.

Penetapan lokasi usaha sebagai daerah tertentu dilakukan oleh dirjen pajak berdasarkan permohonan dari pemberi kerja berstatus pusat kepada kepala kanwil DJP pemberi kerja berstatus pusat.

"Pemberi kerja berstatus pusat adalah pemberi kerja yang dalam administrasi perpajakan memiliki kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh," bunyi Pasal 1 angka 10 PMK 66/2023.

Bila sudah ditetapkan sebagai daerah tertentu, natura dan kenikmatan yang dikecualikan dari objek PPh yang diberikan di daerah tersebut meliputi sarana, prasarana, dan fasilitas di lokasi kerja bagi pegawai dan keluarganya.

Sarana, prasarana, dan fasilitas yang dimaksud meliputi tempat tinggal, layanan kesehatan, pendidikan, peribadatan, pengangkutan, dan olahraga. Adapun olahraga yang dimaksud adalah selain gold, balap perahu motor, pacuan kuda, terbang layang, dan olahraga otomotif. (rig)