BAHAMA

Mulai 1 November 2020, Iklan Facebook Kena PPN 12%

Nora Galuh Candra Asmarani | Rabu, 28 Oktober 2020 | 10:30 WIB
Mulai 1 November 2020, Iklan Facebook Kena PPN 12%

Ilustrasi. (businessofapps.com)

NASSAU, DDTCNews – Terhitung mulai 1 November 2020, iklan Facebook di Bahama akan mendapat pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) dengan tarif 12%.

Penjabat Sekretaris Keuangan Bahama Marlon Johnson mengatakan langkah tersebut membuat Facebook dan operator online lainnya berada pada pijakan yang sama dengan perusahaan layanan pemasaran dalam negeri yang juga dibebani PPN.

“Berdasarkan undang-undang, PPN dikenakan untuk semua barang dan jasa yang dikonsumsi di dalam negeri. Itu termasuk layanan periklanan di mana pun perusahaan berada,” ujar Johnson, Senin (26/10/2020).

Baca Juga:
Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Johnson mengatakan kebijakan tersebut telah lama diupayakan agar dapat terealisasi. Dia menyebut tim dari Departemen Pendapatan Dalam Negeri telah bekerja keras untuk memastikan penegakan pungutan PPN atas iklan secara seragam.

Kebijakan tersebut, sambungnya, merupakan praktik standar pajak konsumsi di seluruh dunia. Dia berujar sudah ada banyak negara yang memberikan perlakuan serupa, yaitu mengenakan PPN atas iklan offline dan online.

“Langkah ini sekarang menempatkan Facebook dan operator online lainnya sejajar dengan perusahaan Bahama yang menawarkan layanan pemasaran di Bahama dan harus membebankan PPN yang diperlukan," pungkasnya.

Seperti dilansir ewnews.com, Facebook juga telah mengumumkan akan diberlakukan pajak untuk pengiklan yang menjajakan advertorialnya kepada bisnis atau orang pribadi yang berada di Bahama. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 30 Januari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Rabu, 29 Januari 2025 | 09:30 WIB KURS PAJAK 29 JANUARI 2025 - 04 FEBRUARI 2025

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Lanjutkan Rally Pelemahan terhadap Dolar AS

Rabu, 29 Januari 2025 | 09:30 WIB KINERJA BUMN

Pertamina Hulu Rokan Setor Penerimaan Negara hingga Rp115 Triliun

Senin, 27 Januari 2025 | 08:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pembaruan Objek Penelitian PKP Berisiko Rendah untuk Cairkan Restitusi

BERITA PILIHAN
Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Istri Pilih ‘Hanya Registrasi’ di Coretax, Perlu Lapor SPT Sendiri?

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Kamis, 30 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Ketentuan Terbaru Soal Penghapusan Piutang Pajak, Dowload di Sini!

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:55 WIB PENG-1/PJ/2025

DJP Perbarui Daftar Negara Tujuan Pertukaran Data Keuangan Otomatis

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Harap Makan Bergizi Gratis Beri Dampak Besar ke Ekonomi