BANGLADESH

Mulai 1 Januari 2022, Pembayaran PPN Harus Dilakukan Online

Syadesa Anida Herdona | Sabtu, 01 Januari 2022 | 14:30 WIB
Mulai 1 Januari 2022, Pembayaran PPN Harus Dilakukan Online

Ilustrasi.

DHAKA, DDTCNews – Digitalisasi pajak mulai merambah ke pembayaran PPN. Otoritas pajak Bangladesh, National Board of Revenue (NBR), menetapkan pembayaran PPN secara elektronik bagi pelaku usaha yang membayar PPN-nya mulai dari Tk50 lakh atau setara Rp831 juta.

Sistem pembayaran ini akan mulai diberlakukan pada 1 Januari mendatang. Selain melalui pembayaran elektronik, wajib pajak juga masih tetap bisa membayar PPN melalui sistem challan otomatis, A-challan.

“Pelaku usaha dapat membayar PPN-nya melalui e-payment atau a-challan dengan mudah dan tanpa kerumitan,” ujar Md Masud Sadiq, anggota direktorat kebijakan PPN NBR, dikutip Sabtu (1/1/2022).

Baca Juga:
PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Dilansir The Daily Star, saat ini direktorat PPN NBR tengah mengotomatisasi sejumlah sistem PPN-nya. Nantinya, secara bertahap seluruh sistem pembayaran PPN akan dilakukan secara elektronik.

“Secara bertahap, kami akan membawa seluruh pembayaran PPN di bawah sistem elektronik,” kata seorang pejabat senior di NBR.

Kebijakan ini menyusul kebijakan digitalisasi pembayaran bea cukai yang sebelumnya telah dilaksanakan. Direktorat bea cukai NBR telah memberlakukan pembayaran melalui sistem elektronik atas pembayaran bea maupun cukai yang melebihi Tk2 lakh (Rp33 juta).

Baca Juga:
Jasa Travel Agent Kena PPN Besaran Tertentu, PM Tak Dapat Dikreditkan

Digitalisasi pembayaran bea dan cukai telah berlaku sejak 1 Juli 2021.

Mulai 1 Januari seluruh sektor usaha akan diminta untuk membayar bea dan pajaknya yang terutang secara elektronik. Pembayaran bea dan pajak yang dimaksud adalah atas transaksi luar negeri. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?