AMERIKA SERIKAT

Menteri Keuangan Usul Batas Waktu Pelaporan SPT Tahunan Diperpanjang

Nora Galuh Candra Asmarani | Kamis, 12 Maret 2020 | 14:15 WIB
Menteri Keuangan Usul Batas Waktu Pelaporan SPT Tahunan Diperpanjang

Menteri Keuangan Amerika Serikat Steven Mnuchin.

WASHINGTON, DDTCNews—Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Steven Mnuchin mengusulkan Presiden AS Donald Trump memperpanjang batas waktu pelaporan pajak yang sedianya jatuh pada 15 April.

Mnuchin merekomendasikan hal tersebut untuk menyiasati efek dari virus corona. Usulan ini, kata Menkeu, hanya ditujukan bagi bisnis berskala kecil dan menengah serta orang pribadi berpenghasilan menengah ke bawah.

“Kami akan merekomendasikan kepada presiden agar kami dapat mengizinkan penundaan tersebut. Penundaan ini untuk hampir seluruh warga Amerika kecuali mereka yang super kaya,” ujar Mnuchin, di Capitol Hill, Rabu (11/3/2020).

Baca Juga:
WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Meski begitu, Mnuchin belum merinci berapa lama waktu penundaan yang akan diberikan. Dia juga tidak memerinci siapa saja pihak yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan penundaan tersebut.

AS belakangan ini memang tengah menyiapkan sejumlah insentif untuk mengantisipasi efek Corona terhadap perekonomian. Misal, penangguhan pajak gaji, menggaji karyawan yang cuti sakit hingga meningkatkan tunjangan pengangguran.

Mnunchin juga mengaku telah bertemu dengan Ketua DPR Nancy Pelosi dan Pimpinan Senat Mitch McConnell untuk membahas usulan ini. Dalam waktu dekat, Mnunchin menyebut akan mendiskusikan masalah ini dengan Presiden.

Baca Juga:
Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Perpanjangan waktu pelaporan pajak juga memungkinkan wajib pajak orang pribadi untuk tak menyetorkan pajaknya hingga melewati batas waktu pada 15 April. Sanksi atas bunga dan lainnya yang telah melewati tenggat waktu juga tidak berlaku.

Untuk diketahui, berdasarkan ketentuan perpajakan AS, wajib pajak dapat memperoleh perpanjangan waktu untuk melaporkan pajaknya, tetapi diharuskan membayar pajak atas taksiran jumlah yang harus mereka bayar ketika mengajukan perpanjangan tersebut.

Dengan demikian, usulan Mnunchin akan membuat wajib pajak dapat menunda pelaporan sekaligus penyetoran pajak tanpa perlu membayar taksiran pajak terutang serta terkena sanksi.

Dia optimistis penundaan ini akan mengembalikan dana senilai US$200 miliar ke dalam perekonomian AS. “Stimulus ini sangat baik bagi wajib pajak serta perekonomian,” kata Mnuchin, seperti dilansir Politico. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Senin, 21 Oktober 2024 | 19:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sertel Kena Suspend, Begini Cara Sampaikan Klarifikasi ke Ditjen Pajak

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN