AMERIKA SERIKAT

Menteri Keuangan Usul Batas Waktu Pelaporan SPT Tahunan Diperpanjang

Nora Galuh Candra Asmarani | Kamis, 12 Maret 2020 | 14:15 WIB
Menteri Keuangan Usul Batas Waktu Pelaporan SPT Tahunan Diperpanjang

Menteri Keuangan Amerika Serikat Steven Mnuchin.

WASHINGTON, DDTCNews—Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Steven Mnuchin mengusulkan Presiden AS Donald Trump memperpanjang batas waktu pelaporan pajak yang sedianya jatuh pada 15 April.

Mnuchin merekomendasikan hal tersebut untuk menyiasati efek dari virus corona. Usulan ini, kata Menkeu, hanya ditujukan bagi bisnis berskala kecil dan menengah serta orang pribadi berpenghasilan menengah ke bawah.

“Kami akan merekomendasikan kepada presiden agar kami dapat mengizinkan penundaan tersebut. Penundaan ini untuk hampir seluruh warga Amerika kecuali mereka yang super kaya,” ujar Mnuchin, di Capitol Hill, Rabu (11/3/2020).

Baca Juga:
Hal-Hal yang Diteliti DJP terkait Pengajuan Pengembalian Pendahuluan

Meski begitu, Mnuchin belum merinci berapa lama waktu penundaan yang akan diberikan. Dia juga tidak memerinci siapa saja pihak yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan penundaan tersebut.

AS belakangan ini memang tengah menyiapkan sejumlah insentif untuk mengantisipasi efek Corona terhadap perekonomian. Misal, penangguhan pajak gaji, menggaji karyawan yang cuti sakit hingga meningkatkan tunjangan pengangguran.

Mnunchin juga mengaku telah bertemu dengan Ketua DPR Nancy Pelosi dan Pimpinan Senat Mitch McConnell untuk membahas usulan ini. Dalam waktu dekat, Mnunchin menyebut akan mendiskusikan masalah ini dengan Presiden.

Baca Juga:
Senator Minta Penumpang Pesawat Kelas Ekonomi Tak Dipungut Travel Tax

Perpanjangan waktu pelaporan pajak juga memungkinkan wajib pajak orang pribadi untuk tak menyetorkan pajaknya hingga melewati batas waktu pada 15 April. Sanksi atas bunga dan lainnya yang telah melewati tenggat waktu juga tidak berlaku.

Untuk diketahui, berdasarkan ketentuan perpajakan AS, wajib pajak dapat memperoleh perpanjangan waktu untuk melaporkan pajaknya, tetapi diharuskan membayar pajak atas taksiran jumlah yang harus mereka bayar ketika mengajukan perpanjangan tersebut.

Dengan demikian, usulan Mnunchin akan membuat wajib pajak dapat menunda pelaporan sekaligus penyetoran pajak tanpa perlu membayar taksiran pajak terutang serta terkena sanksi.

Dia optimistis penundaan ini akan mengembalikan dana senilai US$200 miliar ke dalam perekonomian AS. “Stimulus ini sangat baik bagi wajib pajak serta perekonomian,” kata Mnuchin, seperti dilansir Politico. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Hal-Hal yang Diteliti DJP terkait Pengajuan Pengembalian Pendahuluan

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

BERITA PILIHAN
Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

NPWP Sementara 9990000000999000, Dipakai Jika NIK Tak Valid di e-Bupot

Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:15 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Pemerintah Naikkan Biaya SLO Listrik, Kecuali Pelanggan 450 dan 900 VA

Sabtu, 01 Februari 2025 | 14:30 WIB PILKADA 2024

Prabowo Ingin Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 segera Dilantik

Sabtu, 01 Februari 2025 | 13:30 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Pengumuman bagi Eksportir-Importir! Layanan Telepon LNSW Tak Lagi 24/7

Sabtu, 01 Februari 2025 | 13:00 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 23 Akibat Transaksi Pinjaman Tanpa Bunga

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:45 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Tenang! Surat Teguran ‘Gaib’ karena Coretax Eror Bisa Dibatalkan DJP

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Hal-Hal yang Diteliti DJP terkait Pengajuan Pengembalian Pendahuluan

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:00 WIB CORETAX SYSTEM

DJP Terbitkan Panduan Coretax terkait PIC, Impersonate dan Role Akses