AMERIKA SERIKAT

Menteri Keuangan Usul Batas Waktu Pelaporan SPT Tahunan Diperpanjang

Nora Galuh Candra Asmarani | Kamis, 12 Maret 2020 | 14:15 WIB
Menteri Keuangan Usul Batas Waktu Pelaporan SPT Tahunan Diperpanjang

Menteri Keuangan Amerika Serikat Steven Mnuchin.

WASHINGTON, DDTCNews—Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Steven Mnuchin mengusulkan Presiden AS Donald Trump memperpanjang batas waktu pelaporan pajak yang sedianya jatuh pada 15 April.

Mnuchin merekomendasikan hal tersebut untuk menyiasati efek dari virus corona. Usulan ini, kata Menkeu, hanya ditujukan bagi bisnis berskala kecil dan menengah serta orang pribadi berpenghasilan menengah ke bawah.

“Kami akan merekomendasikan kepada presiden agar kami dapat mengizinkan penundaan tersebut. Penundaan ini untuk hampir seluruh warga Amerika kecuali mereka yang super kaya,” ujar Mnuchin, di Capitol Hill, Rabu (11/3/2020).

Baca Juga:
Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Meski begitu, Mnuchin belum merinci berapa lama waktu penundaan yang akan diberikan. Dia juga tidak memerinci siapa saja pihak yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan penundaan tersebut.

AS belakangan ini memang tengah menyiapkan sejumlah insentif untuk mengantisipasi efek Corona terhadap perekonomian. Misal, penangguhan pajak gaji, menggaji karyawan yang cuti sakit hingga meningkatkan tunjangan pengangguran.

Mnunchin juga mengaku telah bertemu dengan Ketua DPR Nancy Pelosi dan Pimpinan Senat Mitch McConnell untuk membahas usulan ini. Dalam waktu dekat, Mnunchin menyebut akan mendiskusikan masalah ini dengan Presiden.

Baca Juga:
Ada Coretax, Pembayaran dan Pelaporan Pajak Bakal Jadi Satu Rangkaian

Perpanjangan waktu pelaporan pajak juga memungkinkan wajib pajak orang pribadi untuk tak menyetorkan pajaknya hingga melewati batas waktu pada 15 April. Sanksi atas bunga dan lainnya yang telah melewati tenggat waktu juga tidak berlaku.

Untuk diketahui, berdasarkan ketentuan perpajakan AS, wajib pajak dapat memperoleh perpanjangan waktu untuk melaporkan pajaknya, tetapi diharuskan membayar pajak atas taksiran jumlah yang harus mereka bayar ketika mengajukan perpanjangan tersebut.

Dengan demikian, usulan Mnunchin akan membuat wajib pajak dapat menunda pelaporan sekaligus penyetoran pajak tanpa perlu membayar taksiran pajak terutang serta terkena sanksi.

Dia optimistis penundaan ini akan mengembalikan dana senilai US$200 miliar ke dalam perekonomian AS. “Stimulus ini sangat baik bagi wajib pajak serta perekonomian,” kata Mnuchin, seperti dilansir Politico. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:30 WIB KPP MADYA DUA BANDUNG

Ada Coretax, Pembayaran dan Pelaporan Pajak Bakal Jadi Satu Rangkaian

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?