KERJA SAMA GLOBAL

Menkeu & Gubernur BI Hadiri Pertemuan G20 di Buenos Aires

Redaksi DDTCNews | Senin, 23 Juli 2018 | 17:45 WIB
Menkeu & Gubernur BI Hadiri Pertemuan G20 di Buenos Aires

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menghadiri pertemuan ke-3 negara-negara G-20 di Buenos Aires pada 21-22 Juli 2018. Pertemuan ini menekankan pentingnya kerja sama internasional dalam mengatasi ketidakpastian pasar keuangan global yang tinggi.

Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Agusman dalam keterangan pers, Senin (23/7). Menurutnya, dalam pertemuan tersebut, ekonomi global diprediksi tetap tumbuh positif meski dibayangi sejumlah risiko.

"Perekonomian global masih diperkirakan tumbuh solid sebesar 3,9% pada 2018 dan 2019, namun perekonomian global mulai menunjukkan risiko perlambatan pertumbuhan dalam jangka menengah dan meningkatnya faktor risiko," katanya.

Baca Juga:
Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Adapun aktor risiko tersebut terutama bersumber dari ketegangan perdagangan, normalisasi kebijakan suku bunga beberapa Bank Sentral. Selain itu, faktor ketegangan geopolitik di beberapa kawasan ikut mempengaruhi ekonomi global.

"Dampak perkembangan teknologi terhadap sektor keuangan juga mewarnai diskusi pada pertemuan, khususnya mengenai upaya eksplorasi manfaat teknologi keuangan bagi konsumen, investor, dan perekonomian serta kekhawatiran terhadap risiko yang timbul dari perkembangan teknologi keuangan," ungkapnya.

Agusman menegaskan pembahasan G20 tersebut sejalan dengan assesment BI sebagaimana tercermin pada Rapat Dewan Gubernur pada 18-19 Juli 2018. Dalam kesempatan itu, BI menyampaikan adanya kenaikan risiko nilai tukar di banyak negara.

Baca Juga:
Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

Kebijakan ini khususnya berlaku di negara berkembang. Gejolak dan risiko nilai tukar ini memaksa bank sentral menaikkan suku bunga untuk menjaga stabilitas, terlepas kondisi ekonomi domestik masing-masing negara.

"Dalam kaitan tersebut, BI menekankan pentingnya memperkuat bauran kebijakan moneter dan fiskal, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk menjaga stabilitas dan mendorong pelaksanaan reformasi struktural," papar Agusman. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB PERPRES 139/2024

Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Selasa, 22 Oktober 2024 | 09:30 WIB KABINET MERAH PUTIH

Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

Senin, 21 Oktober 2024 | 16:15 WIB KABINET MERAH PUTIH

Anggito: Belum Ada Pembagian Tugas yang Formal Antar Wamenkeu

Senin, 21 Oktober 2024 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Wajah-Wajah Lama Masih Isi Tim Ekonomi Prabowo-Gibran

BERITA PILIHAN
Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:00 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Beberkan Alasan Pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:45 WIB DPR RI

Said Abdullah Kembali Terpilih Jadi Ketua Banggar DPR

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:33 WIB KURS PAJAK 23 OKTOBER 2024 - 29 OKTOBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Menguat Atas Nyaris Semua Mata Uang Mitra

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:19 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Kementerian Keuangan Kini di Bawah Langsung Presiden Prabowo

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari