Mau Urus Izin, Lunasi Dulu Pajak Daerah

JAKARTA, DDTCNews—Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) DKI Jakarta mengharuskan warga ibu kota yang hendak mengurus sejumlah perizinan agar terlebih dahulu memenuhi kewajiban perpajakan daerah.

Kepala Dinas PM-PTSP DKI Jakarta Benny Agus Chandra mengatakan sistem perizinan kini sudah terintegrasi dengan basis data perpajakan Badan Pajak dan Retribusi Daerah. Karena itu, pemohon yang belum melunasi kewajiban perpajakan, tidak dapat mengajukan permohonan perizinan tertentu.

“Penunggak pajak secara otomatis terdeteksi sistem perizinan, sehingga dia tidak dapat melakukan permohonan. Oleh sebab itu, kami mengimbau agar warga melunasi pajaknya terlebih dahulu sebelum mengurus perizinan,” ujarnya di Jakarta, Kamis (29/8).

Benny menuturkan jenis perizinan yang mengharuskan pemohon memenuhi kewajiban perpajakan daerah terlebih dahulu sebelum mengajukan permohonan perizinan adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk non-rumah tinggal.

Untuk IMB tersebut, dibutuhkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah dan Besar, Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR), Persetujuan Analisa Dampak Lingkungan (Amdal), dan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK), dan perpasaran swasta (IUPP, IUTS, IUTM, minimarket.

Kemudian, Kartu Tanda Daftar Usaha Orang (KTDUO) perseorangan untuk usaha jasa konstruksi, Izin Pelaku Teknis Bangunan, Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), dan Surat Izin Praktik (SIP) dokter, baik untuk perorangan maupun dokter yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan.

“Pemenuhan kewajiban perpajakan itu diterapkan mulai dari pemohon mengajukan permohonan secara elektronik atau online hingga saat pemohon mengajukan permohonan melalui sistem antrean online,” jelas Benny.

Menurut dia, pajak yang jadi fokus verifikasi petugas adalah pajak bumi dan bangunan, kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, bahan bakar kendaraan bermotor, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, restoran, hotel, reklame, hiburan, penerangan jalan, parkir, dan air tanah.

“Verifikasi dilakukan melalui nomor induk kependudukan untuk pemohon perseorangan dan nomor pokok wajib pajak untuk pemohon badan usaha yang sudah melaksanakan kegiatan usaha minimal selama satu tahun serta termasuk dalam usaha menengah atau usaha besar,” paparnya.

Salah satu fokus pembangunan Pemprov DKI Jakarta adalah reformasi tata kelola pajak dan layanan perizinan, sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah dari Pemohon Perizinan dan Pemohon Pelayanan Perpajakan Daerah.

Untuk itu, Dinas PM-PTSP mengecek kewajiban pajak daerah para pemohon izin. “Dinas PM dan PTSP bertugas melakukan verifikasi melalui penelitian administrasi dan penelitian teknis terkait pemenuhan kewajiban pajak daerah terhadap pemohon perizinan dan non perizinan di Jakarta,” kata Benny. (Bsi)