APBD 2023

Masuki Kuartal Akhir, Mendagri Dorong Pemda Percepat Realisasi Belanja

Dian Kurniati | Selasa, 03 Oktober 2023 | 17:30 WIB
Masuki Kuartal Akhir, Mendagri Dorong Pemda Percepat Realisasi Belanja

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat memberikan paparan.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bakal terus mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk segera merealisasikan belanja daerah.

Tito mengatakan peran belanja daerah sangat penting untuk menstimulasi aktivitas ekonomi di daerah. Oleh karena itu, lanjutnya, percepatan belanja juga dapat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

"Daerah yang belanjanya rendah-rendah, kami akan kejar supaya betul-betul uangnya dibelanjakan dan beredar di masyarakat sehingga memperkuat daya beli masyarakat serta menstimulasi swasta," katanya, Selasa (3/10/2023).

Baca Juga:
Keputusan yang Dikirim via Coretax Dianggap Sudah Diterima Wajib Pajak

Tito menuturkan realisasi belanja daerah di provinsi, kabupaten, dan kota hingga 27 September 2023 sudah Rp675,86 triliun atau 52,3% dari target. Hingga 30 September 2022, realisasi belanja daerah mencapai Rp667,96 triliun atau 54,18% dari target.

Dia menjelaskan Kemendagri terus memberikan pemahaman kepada pemda mengenai pentingnya belanja daerah bagi perekonomian. Terlebih, pada daerah yang aktivitas ekonomi belum ramai atau wilayah pemekaran baru.

Tidak hanya mempercepat realisasi, Tito juga mewanti-wanti pemda untuk dapat memastikan belanja daerahnya berkualitas. Menurutnya, belanja daerah harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Baca Juga:
WP Bisa Akses Aplikasi Coretax Mulai Hari Ini, Fiturnya Masih Terbatas

"Sebagian besar uang pemerintah untuk belanja pegawai dan belanja barang dan jasa untuk pegawai juga. Terus ke mana yang untuk rakyatnya?" ujarnya.

Tito menyebut tingginya belanja pegawai masih menjadi persoalan dalam pengelolaan APBD. Saat ini, porsi belanja pegawai masih capai 61,8% dari total belanja APBD.

Meski tergolong sangat tinggi, angka ini sebetulnya sudah mulai turun karena pada periode yang sama tahun sebelumnya mencapai 67%.

Dia berharap porsi belanja pegawai dapat diturunkan secara konsisten sejalan dengan penerapan earmarking untuk belanja prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 24 Desember 2024 | 17:27 WIB CORETAX SYSTEM

WP Bisa Akses Aplikasi Coretax Mulai Hari Ini, Fiturnya Masih Terbatas

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:00 WIB PMK 81/2024

Ini Aturan Terbaru Pengkreditan Pajak Masukan Sebelum Pengukuhan PKP

Selasa, 24 Desember 2024 | 14:30 WIB APARATUR SIPIL NEGARA

Jelang Natal, Pegawai DJP Diminta Tidak Terima Gratifikasi

BERITA PILIHAN
Selasa, 24 Desember 2024 | 21:30 WIB CORETAX SYSTEM

Simak! Keterangan Resmi DJP Soal Tahapan Praimplementasi Coretax

Selasa, 24 Desember 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sempat Menolak, PDIP Kini Berbalik Dukung PPN 12 Persen

Selasa, 24 Desember 2024 | 18:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:27 WIB CORETAX SYSTEM

WP Bisa Akses Aplikasi Coretax Mulai Hari Ini, Fiturnya Masih Terbatas

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:00 WIB PMK 81/2024

Ini Aturan Terbaru Pengkreditan Pajak Masukan Sebelum Pengukuhan PKP

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:30 WIB PROVINSI SUMATERA SELATAN

Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:00 WIB CORETAX SYSTEM

Nanti Ada Coretax, Masih Perlu Ajukan Sertifikat Elektronik?

Selasa, 24 Desember 2024 | 15:00 WIB KPP PRATAMA KOSAMBI

Utang Pajak Rp632 Juta Tak Dilunasi, Mobil WP Akhirnya Disita KPP