APBD 2023

Masuki Kuartal Akhir, Mendagri Dorong Pemda Percepat Realisasi Belanja

Dian Kurniati | Selasa, 03 Oktober 2023 | 17:30 WIB
Masuki Kuartal Akhir, Mendagri Dorong Pemda Percepat Realisasi Belanja

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat memberikan paparan.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bakal terus mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk segera merealisasikan belanja daerah.

Tito mengatakan peran belanja daerah sangat penting untuk menstimulasi aktivitas ekonomi di daerah. Oleh karena itu, lanjutnya, percepatan belanja juga dapat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

"Daerah yang belanjanya rendah-rendah, kami akan kejar supaya betul-betul uangnya dibelanjakan dan beredar di masyarakat sehingga memperkuat daya beli masyarakat serta menstimulasi swasta," katanya, Selasa (3/10/2023).

Baca Juga:
Sri Mulyani Targetkan Aturan Insentif Fiskal 2025 Rampung Bulan Ini

Tito menuturkan realisasi belanja daerah di provinsi, kabupaten, dan kota hingga 27 September 2023 sudah Rp675,86 triliun atau 52,3% dari target. Hingga 30 September 2022, realisasi belanja daerah mencapai Rp667,96 triliun atau 54,18% dari target.

Dia menjelaskan Kemendagri terus memberikan pemahaman kepada pemda mengenai pentingnya belanja daerah bagi perekonomian. Terlebih, pada daerah yang aktivitas ekonomi belum ramai atau wilayah pemekaran baru.

Tidak hanya mempercepat realisasi, Tito juga mewanti-wanti pemda untuk dapat memastikan belanja daerahnya berkualitas. Menurutnya, belanja daerah harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Baca Juga:
Beban Pajak Minimum Global Bisa Ditekan dengan SBIE, Apa Itu?

"Sebagian besar uang pemerintah untuk belanja pegawai dan belanja barang dan jasa untuk pegawai juga. Terus ke mana yang untuk rakyatnya?" ujarnya.

Tito menyebut tingginya belanja pegawai masih menjadi persoalan dalam pengelolaan APBD. Saat ini, porsi belanja pegawai masih capai 61,8% dari total belanja APBD.

Meski tergolong sangat tinggi, angka ini sebetulnya sudah mulai turun karena pada periode yang sama tahun sebelumnya mencapai 67%.

Dia berharap porsi belanja pegawai dapat diturunkan secara konsisten sejalan dengan penerapan earmarking untuk belanja prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 24 Januari 2025 | 19:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Targetkan Aturan Insentif Fiskal 2025 Rampung Bulan Ini

Jumat, 24 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Beban Pajak Minimum Global Bisa Ditekan dengan SBIE, Apa Itu?

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Masyarakat Nonpeserta BPJS Bisa Ikut Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Jumat, 24 Januari 2025 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani: Pajak Minimum Global Bikin Iklim Investasi Lebih Sehat

BERITA PILIHAN
Jumat, 24 Januari 2025 | 19:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Targetkan Aturan Insentif Fiskal 2025 Rampung Bulan Ini

Jumat, 24 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Beban Pajak Minimum Global Bisa Ditekan dengan SBIE, Apa Itu?

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:30 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pajak atas Biaya Overhead dari Luar Negeri

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:10 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Dibuka! Batch Terbaru Pelatihan Intensif Transfer Pricing DDTC Academy

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Masyarakat Nonpeserta BPJS Bisa Ikut Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Jumat, 24 Januari 2025 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani: Pajak Minimum Global Bikin Iklim Investasi Lebih Sehat

Jumat, 24 Januari 2025 | 15:30 WIB PROFIL PERPAJAKAN KONGO

Seputar Aturan Perpajakan Kongo, PPN-nya Pakai Skema Multi-Tarif

Jumat, 24 Januari 2025 | 14:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Hadiri Acara WEF, Trump Tawarkan Tarif Pajak 15 Persen untuk Investor