PANDORA PAPERS

Masuk Pandora Papers, Negara Ini Malah Dicoret dari Daftar Suaka Pajak

Redaksi DDTCNews | Kamis, 07 Oktober 2021 | 16:00 WIB
Masuk Pandora Papers, Negara Ini Malah Dicoret dari Daftar Suaka Pajak

Ilustrasi.

VICTORIA, DDTCNews – Uni Eropa (EU) memutuskan untuk menghapus Seychelles dari daftar hitam negara suaka pajak. Padahal baru-baru ini Seychelles masuk dalam laporan Pandora Papers yang menyeret banyak tokoh elite dunia. Namun, EU punya alasannya sendiri atas keputusannya tersebut.

Keputusan EU mencoret Seychelles dari daftar negara tax haven diambil setelah negosiasi alot selama 2 hari di Luksemburg. Selain Seychelles, negara di Kepulauan Karibia yakni Anguilla dan Dominika juga dihapus dari daftar hitam.

"Salah satu pertimbangan penghapusan karena OECD [Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi] menilai negara kepulauan itu telah menunjukan kepatuhannya untuk mengikuti standar dan kepatuhan pajak," ujar Menteri EU dikutip dari euronews.com, Kamis (7/10/2021).

Baca Juga:
Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Hengkangnya Seychelles dari daftar negara suaka pajak memang cukup mengejutkan. Selain masuk dalam laporan Pandora Papers, Seychelles juga sempat disinggung oleh OECD. Tahun 2020 lalu, OECD menyatakan kekhawatirannya terkait terbatasnya akses informasi ke negara tersebut.

Pernyataan OECD akhirnya membuat Seychelles turun peringkat. Status Seychelles turun dari 'largely compliant' menjadi 'partially compliant'.

Terbatasnya akses informasi keuangan atas entitas usaha di Seychelles disinyalir menjadi alasan banyak pihak mendirikan perusahaan cangkang di sana. Hal ini pun memberi celah terhadap pelaku penghindaran pajak.

Baca Juga:
Penjelasan DJP soal Hitung PPN dengan DPP 11/12 yang Tidak Otomatis

Seychelles mungkin kini bisa menghela napas lega. Namun, OECD akan terus memantau perkembangan negara yang masih lekat dengan stigma suaka pajak itu. Apabila ditemukan penurunan kinerja atau penyimpangan, Seychelles harus siap kembali masuk ke dalam daftar hitam.

Penghapusan 3 negara oleh EU membuat kini daftar hitam negara suaka pajak semakin pendek. Saat ini tersisa 9 negara yang dilabeli sebagai negara suaka pajak yakni Samoa Amerika, Fiji, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad dan Tobago, Kepulauan Virgin, dan Vanuatu. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Jumat, 24 Januari 2025 | 08:52 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Penjelasan DJP soal Hitung PPN dengan DPP 11/12 yang Tidak Otomatis

Selasa, 21 Januari 2025 | 11:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Presiden Trump Nyatakan Solusi 2 Pilar dari OECD Tak Berlaku Bagi AS

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 11:17 WIB PENGADILAN PAJAK

Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Dukung Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga oleh Prabowo

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pahami Perincian Penelitian Bukti Potong Atas WP Restitusi Dipercepat

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan