FILIPINA

Masa Jabatan Tinggal 5 Bulan, Menkeu Ini Usul Cryptocurrency Dipajaki

Dian Kurniati | Minggu, 27 Februari 2022 | 13:00 WIB
Masa Jabatan Tinggal 5 Bulan, Menkeu Ini Usul Cryptocurrency Dipajaki

Ilustrasi.

MANILA, DDTCNews - Menteri Keuangan Filipina Carlos Dominguez III mengusulkan adanya penambahan jenis pajak baru atau kenaikan tarif pajak seiring dengan akan berakhirnya masa jabatan yang tinggal 5 bulan lagi.

Dominguez mengatakan pemerintah memerlukan tambahan penerimaan pajak untuk membayar utang luar negeri yang ditanggung pemerintah selama pandemi Covid-19. Menurutnya, pemulihan ekonomi telah terlihat sehingga pemerintah dapat kembali fokus meningkatkan pendapatan.

"Kami sangat yakin 2022 akan menjadi tahun ketika kita akan kembali normal," katanya, dikutip pada Minggu (27/2/2022).

Baca Juga:
PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Dominguez menuturkan pandemi Covid-19 membuat kinerja penerimaan pajak menurun signifikan. Sementara itu, kebutuhan belanja untuk penanganan pandemi terus meningkat. Alhasil, pemerintah terpaksa meningkatkan utang untuk menutup kebutuhan belanja.

Dia menambahkan beban utang tersebut akan menjadi tugas pemerintahan mendatang sehingga perlu disiapkan solusi sejak awal. Dia pun mengusulkan peningkatan penerimaan pajak melalui berbagai kebijakan baru.

Kebijakan tersebut antara lain pengenaan pajak karbon, pengenaan pajak atas mata uang kripto atau cryptocurrency, penghapusan pengecualian pengenaan PPN sebesar 12%, serta melanjutkan kenaikan cukai rokok, rokok elektrik, minuman beralkohol, dan makanan manis.

Baca Juga:
WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Dominguez juga telah menyiapkan berbagai dokumen transisi untuk menteri keuangan baru yang akan menggantikannya. Dia berharap transisi pemerintahan akan berjalan mulus seperti pergantian presiden sebelum-sebelumnya.

Pada akhir 2021, rasio utang pemerintah mencapai 60,5% terhadap PDB, melebihi ambang batas yang dianggap dapat dikelola untuk negara berkembang sebesar 60%. Angka tersebut juga menjadi level tertinggi dalam 16 tahun terakhir.

Khusus untuk vaksinasi, Filipina memiliki utang US$2 miliar yang digunakan untuk pengadaan vaksin senilai US$1,2 miliar dan US$800 juta untuk booster dan suntikan pediatrik. Negara berutang dari bank multilateral serta negara mitra seperti Jepang dan Korea Selatan.

Baca Juga:
Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

"Lonjakan rasio utang terhadap PDB kami berada dalam keterjangkauan yang baik dan sesuai dengan negara-negara yang satu peringkat dengan kami," ujar menkeu seperti dilansir phnompenhpost.com.

Dominguez meyakini vaksinasi akan memudahkan pemerintah dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional. Dia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Filipina akan mencapai 7% hingga 9% pada 2022, sekaligus mengerek penerimaan pajak. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN