Mantan PM Najib Digugat Pajak Rp5,7 Triliun

KUALA LUMPUR, DDTCNews—Pemerintah Malaysia mengajukan gugatan kepada mantan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak guna menagih pajak penghasilannya selama periode 2011-2017 sebesar RM1,69 miliar atau setara dengan Rp5,75 triliun.

Gugatan itu didaftarkan Ditjen Pajak Malaysia (Inland Revenue Board/IRB) pada 25 Juni 2019, dengan Najib sebagai satu-satunya terdakwa. Pemerintah meminta Najib melunasi RM1,69 miliar dengan bunga 5% per tahun dari putusan, serta biaya dan bantuan lainnya.

“Najib kurang membayar pajak pada tahun 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017 sebesar masing-masing RM116 juta,RM320 juta, RM891 juta, RM119 juta, RM17 juta, RM643.445, dan RM346.471,” demikian klaim IRB dalam tuntutannya.

Pemerintah juga menyampaikan bahwa gugatan tersebut telah dikirim melalui surat terdaftar kepada Najib pada 25 Maret 2019 ke alamat terakhirnya di Jalan Langgak Duta, Taman Duta, Kuala Lumpur, dan surat itu tidak pernah dikembalikan ke IRB.

Najib dinilai gagal membayar pajak dalam 30 hari yang ditentukan seperti disyaratkan UU Pajak Penghasilan. Dengan demikian,jumlah utang pajaknya dari 2011 hingga 2017 naik 10% menjadi RM11 juta, RM32 juta, RM89 juta, RM12 juta, RM1,7 juta, RM64.344, dan RM34.647.

Mantan PM yang pernah diusut atas kasus korupsi 1MDB itu diberi waktu 60 hari untuk membayar pajaknya 2011-2017 dengan denda 10% (RM147 juta), tetapi masih gagal, Setelah itu, Najib terkena denda lagi 5% (RM80 juta), sehingga total utang pajaknya menjadi RM1,69 miliar.

Dari Petaling Jaya, Najib menyatakan dirinya selalu patuh membayar pajak. “Saya tidak pernah lari dari pajak,” katanya dalam sebuah postingan di Facebook seperti dilansir freemalaysiatoday.com. Pajak tersebut, katanya, selalu dikenakan pada apa yang diterimanya di rekeningnya.

“Ini termasuk sumbangan dari Kementerian Keuangan Saudi Arabia dan Pangeran Arab Saudi yang dikonfirmasi oleh petugas bank dalam persidangan saya sebelumnya, dan uang yang diterima sebagai sumbangan biasanya tidak pernah dikenakan pajak,” katanya. (Bsi)