KEBIJAKAN PEMERINTAH

Mampu Kontrol Inflasi, 34 Pemda Dapat Insentif Rp 340 Miliar

Muhamad Wildan | Senin, 06 November 2023 | 14:00 WIB
Mampu Kontrol Inflasi, 34 Pemda Dapat Insentif Rp 340 Miliar

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (baju putih) saat berfoto bersama dengan sejumlah pejabat pemerintah daerah. 

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah memberikan insentif fiskal—sebelumnya bernama dana insentif daerah—periode ketiga kepada 34 pemda yang mampu mengendalikan inflasi di daerahnya masing-masing.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta pemda untuk menggunakan dana tersebut untuk perbaikan kinerja. Adapun insentif fiskal senilai Rp340 miliar diberikan kepada 3 provinsi, 6 kota, dan 25 kabupaten.

"Kalau kinerja baik itu rakyatnya pun sangat mengapresiasi. Jadi, ini pada akhirnya adalah untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat bahwa negara hadir dan negara hadir diwakili oleh Bapak dan Ibu sekalian," katanya, Senin (6/11/2023).

Baca Juga:
Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Insentif fiskal periode ketiga 2023 tersebut dikucurkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 400/2023. Terdapat beberapa aspek yang dipertimbangkan oleh pemerintah pusat dalam menentukan daerah penerima insentif fiskal.

Aspek yang dimaksud antara lain pelaksanaan pengendalian inflasi, kepatuhan dalam menyampaikan laporan harian, stabilitas harga pangan yang diukur menggunakan indeks pengendalian harga, dan realisasi belanja pengendalian inflasi di daerah.

"Alokasi insentif tentu kami harap akan terus digunakan untuk memperbaiki kinerja daerah-daerah, di dalam menangani inflasi, stunting, kemiskinan ekstrem dan terus menggunakan APBD untuk produk-produk dalam negeri," ujar Sri Mulyani.

Baca Juga:
Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Untuk diketahui, pemerintah sebelumnya telah mengucurkan insentif fiskal tahap pertama dan tahap kedua. Pada kedua tahap tersebut, insentif yang disalurkan masing-masing mencapai Rp330 miliar untuk 3 provinsi, 6 kota, dan 24 kabupaten.

Dalam tahap ketiga, pemerintah mencatat insentif fiskal selalu diterima oleh daerah-daerah yang berbeda. Hal ini menunjukkan pemda telah berkompetisi untuk mengendalikan inflasi di daerahnya masing-masing.

Sri Mulyani berharap kerja sama antara pemerintah pusat dan pemda terus terjalin sehingga dapat mengendalikan inflasi dan mengantisipasi ketidakpastian global pada 2023 dan 2024. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Rabu, 25 Desember 2024 | 08:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Tahap Pra-Implementasi Aplikasi Coretax, DJP Imbau WP Soal Ini

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:00 WIB LAYANAN PAJAK

Kantor Pajak Telepon 141.370 WP Sepanjang 2023, Kamu Termasuk?

Rabu, 25 Desember 2024 | 08:30 WIB KPP PRATAMA BADUNG SELATAN

Kantor Pajak Minta WP Tenang Kalau Didatangi Petugas, Ini Alasannya