ADMINISTRASI PAJAK

Mahasiswa Daftar NPWP Online, KLU Bisa Diisi Pegawai Swasta

Redaksi DDTCNews | Rabu, 05 Juli 2023 | 12:30 WIB
Mahasiswa Daftar NPWP Online, KLU Bisa Diisi Pegawai Swasta

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Mahasiswa atau masyarakat yang belum memiliki pekerjaan/penghasilan sudah bisa mendaftarkan nomor pokok wajib pajak (NPWP). Pendaftaran dilakukan secara online malalui laman ereg.pajak.go.id.

Untuk kolom klasifikasi lapangan usaha (KLU), wajib pajak mahasiswa bisa mengisinya sesuai dengan pekerjaan yang akan digeluti ke depannya. Misalnya, jika pendaftaran NPWP bertujuan untuk memenuhi syarat melamar pekerjaa, KLU bisa diisi dengan 'pegawai swasta'.

"Kemudian, jika di kemudian hari terdapat data yang tidak sesuai, wajib pajak bisa melakukan perubahan data," tulis contact center Ditjen Pajak (DJP) saat menjawab pertanyaan netizen, Rabu (5/7/2023).

Baca Juga:
Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

DJP juga sempat merilis video tutorial pendaftaran NPWP secara online di akun Youtube atau bisa menyimak artikel ini, Cara Daftar NPWP Bagi Pencari Kerja.

Apabila pekerjaan yang diterima ternyata berbeda dengan keadaan sebenarnya, lanjut DJP, wajib pajak dapat melakukan perubahan data.

Jika masih ragu dalam menentukan KLU atau sumber penghasilan, pemohon dapat berkonsultasi perihal tersebut di KPP. Untuk alamat dan nomor telepon KPP dapat dilihat di laman berikut http://pajak.go.id/unit-kerja.

Baca Juga:
Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Di sisi lain, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 112/2022 yang mengatur detail teknis penggunaan NIK sebagai NPWP sesuai dengan amanat UU 7/2022 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Penggunaan NIK dan NPWP 16 digit bakal diimplementasikan secara penuh dan menggantikan NPWP 15 digit mulai 1 Januari 2024. Artinya, seluruh layanan administrasi perpajakan dan layanan lain yang membutuhkan NPWP akan menggunakan NPWP dengan format baru.

"NPWP format lama masih dapat digunakan sampai dengan 31 Desember 2023, karena belum seluruh layanan administrasi dapat mengakomodasi NPWP dengan format baru," tulis DJP dalam keterangan resmi. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak