Laksanakan Reformasi Pajak, Pemerintah Filipina Libatkan Pengusaha

MANILA, DDTCNews - Pemerintah Filipina turut melibatkan pelaku usaha dalam melaksanakan reformasi pajak.

Komisioner otoritas pajak (Bureau of Internal Revenue/BIR) Romeo Lumagui Jr. mengatakan masukan dari kalangan pengusaha dibutuhkan untuk memastikan reformasi pajak berjalan dengan baik. Terlebih, reformasi ini utamanya bertujuan untuk memudahkan pelaku usaha sebagai wajib pajak.

"Sektor swasta akan selalu menjadi mitra kami dalam pembangunan. Pertukaran gagasan antara BIR dan perwakilan sektor swasta akan menciptakan sistem perpajakan yang lebih stabil di Filipina," katanya, dikutip pada Kamis (12/9/2024).

Lumagui mengatakan otoritas telah menjalin kerja sama dengan berbagai asosiasi pengusaha. Asosiasi pengusaha ini juga mendukung program reformasi pajak untuk meningkatkan penerimaan negara.

Dia menjelaskan reformasi pajak makin mendesak dilaksanakan seiring dengan perkembangan teknologi digital. Otoritas pun berupaya memanfaatkan teknologi digital untuk mengoptimalkan pengawasan sekaligus meningkatkan pelayanan pajak.

Pemanfaatan teknologi digital ini antara lain untuk memudahkan penyampaian SPT Tahunan. Saat ini, sebanyak 91% SPT Tahunan telah disampaikan secara elektronik.

"Kami memanfaatkan teknologi digital tidak hanya untuk meningkatkan kemudahan berusaha, tetapi pada akhirnya juga mendorong keberlanjutan," ujarnya dilansir tribune.net.ph.

Selain teknologi, pemerintah Filipina juga melakukan reformasi di bidang regulasi pajak. Misal, melalui pengesahan UU Kemudahan Membayar Pajak dan UU Insentif Pajak. (sap)