Kurang dari 2 Minggu Lagi, WP Badan UMKM Tak Pakai PPh Final PP 23

JAKARTA, DDTCNews – Kurang dari 2 minggu lagi, tepatnya mulai 2022, seluruh wajib pajak badan yang memanfaatkan PPh final UMKM sejak 2018 atau sebelumnya sudah harus menggunakan ketentuan umum atau normal.

Sesuai dengan ketentuan dalam PP 23/2018, penggunaan skema PPh final dibatasi selama 3 tahun pajak untuk wajib pajak badan perseroan terbatas (PT). Batas waktu 4 tahun pajak berlaku untuk wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer (CV), atau firma.

“Jadi betul-betul PP 23/2018 merupakan tempat transisi, tempat mempersiapkan wajib pajak [UMKM] untuk mengikuti ketentuan perpajakan secara normal, khususnya pajak penghasilan,” ujar Dirjen Pajak Suryo Utomo mengingatkan beberapa waktu lalu.

Dengan ketentuan dalam PP 23/2018, PT yang sudah menggunakan PPh final UMKM sejak 2018 atau sebelumnya wajib akan dikenai rezim pajak normal mulai tahun pajak 2021. Sementara untuk koperasi, CV, atau firma berlaku mulai tahun depan. Adapun batas waktu untuk wajib pajak orang pribadi adalah 7 tahun.

Sesuai dengan Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), tarif PPh badan batal turun menjadi 20% mulai tahun depan. Tarif PPh badan akan tetap sebesar 22% pada tahun depan dan setelahnya.

Kendati menggunakan rezim pajak umum, wajib pajak UMKM tetap bisa memanfaatkan fasilitas penurunan tarif PPh badan sebesar 50% yang diatur dalam Pasal 31E UU Pajak Penghasilan (PPh). Simak infografis ‘UMKM Perlu Tahu dan Ingat Ketentuan Pajak Ini’.

Dalam Pasal 31E UU PPh disebutkan wajib pajak dalam negeri beromzet sampai dengan Rp50 miliar mendapat fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif umum (Pasal 17) yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 miliar.

Beberapa ulasan mengenai transisi penggunaan rezim umum pajak dari rezim PPh final dapat Anda baca pula dalam Fokus Harus Pakai Rezim Pajak Umum, UMKM Siap Naik Kelas?. (kaw)