Kucurkan Bansos, Presiden Minta Kementerian Pakai Data Regsosek

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah akan mengoptimalkan penggunaan data registrasi sosial dan ekonomi (regsosek) dalam rangka mendukung pemberian perlindungan sosial bagi masyarakat.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Presiden Joko Widodo akan menerbitkan instruksi presiden (inpres) terkait dengan regsosek tersebut. Harapannya, data tersebut dapat dipakai oleh tiap kementerian/lembaga secara optimal.

"Presiden juga minta bahwa di perlinsos nanti, mulai dari bantuan sosial reguler seperti PKH, BPNT, subsidi, hingga jaminan sosial akan terus menggunakan data yang ada," katanya dikutip dari Setkab, Rabu (25/10/2023).

Berdasarkan hasil pendataan awal regsosek oleh Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat ada 78,38 juta keluarga di 514 kabupaten/kota.

Data regsosek tersebut telah diperkaya dengan data lain seperti kondisi perumahan, ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, kepimilikan usaha dan aset, serta keikutsertaan dalam perlindungan sosial.

Dari data tersebut, diketahui sebanyak 7.94% dari keluarga di Indonesia telah menerima Program Indonesia Pintar (PIP). Lalu, sebanyak 39,9% telah menerima BNPT, sebanyak 24,71% menerima PKH, dan 17,87% telah menerima BLT dana desa.

Selanjutnya, sebanyak 13,67% keluarga di Indonesia pernah mendapatkan bantuan subsidi pupuk. Kemudian, sebanyak 81,67% telah menerima bantuan subsidi LPG, dan sebanyak 42,03% telah menerima subsidi listrik.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian PPN/Bappenas juga akan mengusulkan dan menentukan kebijakan terkait dengan pemangku data regsosek. Hal ini dilakukan sebagai upaya memperbarui data secara berkelanjutan.

"Dibutuhkan inpres di mana nanti akan disusun pemangku datanya yang diusulkan di Kemenkeu dan kebijakannya oleh Kementerian PPN/Bappenas. Kemudian tentu data ini dibuat di-update dan seluruh program berbasis dari data tersebut," tutur Airlangga. (rig)