RUSIA

Kremlin Belum Niat Ubah P3B dengan Negara Mitra Strategis

Redaksi DDTCNews | Minggu, 03 Januari 2021 | 15:01 WIB
Kremlin Belum Niat Ubah P3B dengan Negara Mitra Strategis

Seorang polisi berpatroli di depan Menara Spasskaya Kremlin dan Katedral St. Basil di pusat Kota Moskow, Rusia (29/6/2020). Pemerintah Rusia mengambil sikap selektif untuk mengubah perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) dengan negara mitra. (Foto: Yuri Kadobnov/AFP/Getty Images/foreignpolicy.com)

MOSCOW, DDTCNews - Pemerintah Rusia mengambil sikap selektif untuk mengubah perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) dengan negara-negara mitra strategisnya.

Menteri Keuangan Rusia Anton Siluanov mengatakan Rusia belum memiliki rencana mengubah P3B dengan negara mitra strategis. Menurutnya, kebijakan ini berlaku untuk P3B Rusia dengan sejumlah negara besar yang menjadi mitra utama iperdagangan nternasionalnya.

"Kami saat ini tidak memiliki rencana untuk menyesuaikan kesepakatan dengan mitra strategis utama," katanya di Moscow, seperti dikutip Selasa (29/12/2020).

Baca Juga:
Sisa 3 Hari! Jangan Lewatkan Promo Spesial Akhir Tahun DDTC

Siluanov memaparkan deretan negara mitra strategis Rusia antara lain Prancis dan Italia untuk kawasan Eropa. Selain itu, P3B Rusia dengan Amerika Serikat (AS) dan China juga belum akan berubah dalam waktu dekat.

Dia memastikan P3B dengan 4 negara tersebut tetap berlaku normal dan belum ada opsi untuk melakukan negosiasi mengubah ketentuan dalam perjanjian pajak. Sikap Rusia ini bertolak belakang dengan beberapa negara yang menunjukan keinginan kuat mengubah P3B.

Pada tahun ini saja Rusia sudah mendesak beberapa negara agar mau masuk ke meja perundingan untuk mengubah ketentuan P3B terutama terkait dengan pendapatan pasif seperti dividen dan bunga.

Baca Juga:
Tingkatkan Investasi, Negara Tetangga Ini Gencarkan Negosiasi P3B

Siluanov menyatakan sikap tersebut dilakukan untuk memerangi praktik penghindaran pajak yang merugikan Rusia. "Rusia telah mencapai pemahaman yang sama tentang masalah ini [penghindaran pajak] dengan Siprus, Malta dan Luksemburg," ujarnya.

Seperti dilansir urdupoint.com, perombakan P3B Rusia tidak lepas dari perintah Presiden Vladimir Putin pada medio Maret 2020. Pada saat itu, Putin dibuat geram dengan praktik penghindaran pajak melalui pembayaran dividen dan bunga ke luar negeri agar tidak dikenakan pajak di dalam negeri.

Alhasil, sejumlah P3B dirombak dan salah satunya berlaku untuk perjanjian pajak dengan Siprus. Kedua negara sepakat menetapkan pembayaran bunga dan dividen yang mengalir dari Rusia ke Siprus akan dikenakan pajak baru sebesar 15%.

Dengan ketentuan P3B baru tersebut, individu dan korporasi Rusia kini tak hanya dikenakan beban pajak 5% dari pemerintah Siprus, tetapi juga kena tambahan beban pajak dari Rusia. Adapun ketentuan P3B baru ini akan berlaku efektif pada 1 Januari 2021. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 17 Desember 2024 | 11:15 WIB LITERATUR PAJAK

Sisa 3 Hari! Jangan Lewatkan Promo Spesial Akhir Tahun DDTC

Selasa, 10 Desember 2024 | 09:40 WIB LITERATUR PAJAK

Promo Akhir Tahun! Beli Buku Dapat Bonus Perpajakan DDTC Premium

Kamis, 05 Desember 2024 | 09:00 WIB LITERATUR PAJAK

Bahas Tuntas P3B atas Royalti, Simak Buku P3B Edisi Kedua DDTC

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar