PEMILU 2024

KPU Ajak UMKM Bantu Sediakan Kebutuhan Logistik Pemilu 2024

Redaksi DDTCNews | Senin, 10 Juli 2023 | 17:30 WIB
KPU Ajak UMKM Bantu Sediakan Kebutuhan Logistik Pemilu 2024

Ilustrasi. Warga mencari namanya pada papan pengumuman daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024 di Balai Desa Muntung, Candiroto, Temanggung, Jawa Tengah, Selasa (4/7/2023). ANTARA FOTO/Anis Efizudin/rwa.

JAKARTA, DDTCNews - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengajak pelaku UMKM untuk dapat berpartisipasi dalam mendukung kebutuhan logistik pemilu 2024.

Deputi Bidang Dukungan Teknis Setjen KPU Eberta Kawima mengatakan geliat ekonomi akan makin bergairah seiring dengan kehadiran pemilu. Terlebih, kebutuhan logistik, termasuk alat peraga kampanye (APK), dalam pemilu tidaklah sedikit.

“KPU membutuhkan beragam logistik untuk penyelenggaran pemilu. Dukungan pun dibutuhkan dari para pelaku usaha untuk mencukupinya,” katanya seperti dikutip dari situs web KPU, Senin (10/7/2023).

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Wima mencontohkan kebutuhan logistik yang perlu dipenuhi dalam pemilu 2024 di antaranya surat suara yang akan dicetak. Sekadar informasi, jumlah pemilih dalam pemilu 2024 mencapai sebanyak 204,8 juta orang.

“Belum lagi kebutuhan formulir dan alat kelengkapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang juga harus disiapkan,” tuturnya.

Untuk UMKM, pelaku usaha dapat memenuhi kebutuhan logistik, mulai dari alat dan alas untuk mencoblos, tanda pengenal KPPS, saksi dan Pam TPS, tali pengikat, lem, spidol, bolpoin, karet, kantong plastik dari ukuran sedang sampai besar, hingga label identitas kotak suara.

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Oleh karena itu, ia mengajak pelaku UMKM untuk segera berpartisipasi dalam proses pengadaan hingga distribusi logistik pemilu ini. Terlebih, pengadaan logistik pemilu, baik melalui katalog elektronik nasional maupun yang dilaksanakan dengan metode swakelola.

Di sisi lain, KPU mengungkapkan pemilih dalam pemilu 2024 akan didominasi oleh anak-anak muda. Sebanyak 55% atau sekitar 112 juta pemilih adalah penduduk yang rentang usianya masuk generasi Z dan milenial.

Anggota KPU August Mellaz menyebutkan fenomena tersebut membuat KPU memiliki pekerjaan rumah (PR) besar untuk menyosialisasikan pemilu kepada anak muda secara masif.

"Generasi muda tak cuma harus mengenali, memahami, memeriksa visi misi serta program para caleg atau capres-cawapres, tetapi juga perlu membantu KPU dalam proses pelaksanaan pemilu 2024," tuturnya. (rig)

Baca artikel-artikel menarik terkait dengan pajak dan politik di laman khusus Pakpol DDTCNews: Suaramu, Pajakmu.


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB PERPRES 139/2024

Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja