Komisi II DPR Setujui Revisi UU Ibu Kota Negara

JAKARTA, DDTCNews - Komisi II DPR memberikan persetujuan atas revisi UU 3/2022 tentang Ibu Kota Negara yang diusulkan oleh pemerintah.

Dari seluruh fraksi di Komisi II DPR, hanya Fraksi PKS yang tidak menyetujui pembahasan revisi UU Ibu Kota Negara secara lebih lanjut dalam rapat paripurna.

"Semua sepakat untuk melanjutkan pada tingkat kedua kecuali Fraksi PKS. Dari 9 fraksi, 8 menyatakan setuju," ujar Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menutup rapat, dikutip pada Rabu (20/9/2023).

Dalam rapat tersebut, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah municipal special purpose body dan bersifat sui generis, yakni bersifat khas dan tidak dapat dibandingkan dengan instansi-instansi lainnya.

Instansi dalam bentuk pemda khusus ini diperlukan untuk merespons ketidakpastian dan kompleksitas tantangan dalam mengelola kawasan khusus bernama IKN tersebut.

"Diperlukan optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus yang berujung pada optimalisasi pelayanan publik di IKN melalui pengelolaan kekayaan negara dan kekayaan otorita yang akuntabel dan memenuhi kaidah good governance," ujar Suharso.

Melalui revisi UU Ibu Kota Negara, pemerintah dan DPR sepakat memperkuat dan menyempurnakan aspek kewenangan khusus, pertanahan, pengelolaan keuangan, pengisian jabatan di Otorita IKN secara khusus, penyelenggaraan perumahan, pemutakhiran batas wilayah, dan jaminan keberlanjutan pembangunan IKN.

"Keputusan tingkat I dalam rapat kerja ini akan ditindaklanjuti dalam rapat paripurna sebagai pengambilan keputusan tingkat II. Setelah rapat paripurna, akan ditindaklanjuti dengan persetujuan presiden untuk kemudian diundangkan," tutur Suharso.

Suharso berharap revisi UU Ibu Kota Negara mampu mendukung upaya pemerintah mewujudkan IKN sebagai kota dunia sekaligus memeratakan pembangunan dan mempercepat transformasi Indonesia. (rig)