BELGIA

Komisi Eropa Ajukan Banding Kasus Sengketa Pajak Apple

Redaksi DDTCNews | Jumat, 25 September 2020 | 11:15 WIB
Komisi Eropa Ajukan Banding Kasus Sengketa Pajak Apple

Ilustrasi. (foto: mladiinfo.eu)

BRUSSELS, DDTCNews—Komisi Eropa memberikan sinyal untuk mengajukan banding atas sengketa pajak Apple Inc. pada hari ini, Jumat (25/9/2020).

Jubir Uni Eropa menyebutkan kasus sengketa pajak antara Uni Eropa dan Apple menjadi penting karena akan menjadi patokan perusahaan multinasional dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

Oleh karena itu, proses banding diambil untuk memastikan skema pajak Apple di Irlandia melanggar hukum atau tidak."Kasus ini penting karena akan menjadi preseden bagi kasus-kasus yang ingin kami perjuangkan ke depannya," katanya, Jumat (25/9/2020).

Baca Juga:
Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Sebelumnya, Komisioner bidang persaingan usaha Uni Eropa Margrethe Vestager menjadi sponsor utama agar komisi melakukan banding atas putusan pengadilan umum Eropa yang memenangkan Apple.

Apabila Komisi Eropa memutuskan untuk mengajukan banding untuk kasus sengketa pajak Apple maka akan menambah durasi pertarungan hukum antara Komisi Eropa dan raksasa teknologi asal AS tersebut.

Proses banding di Court of Justice of the European Union (CJEU) diprediksi akan memakan waktu dua tahun, sekaligus melanjutkan proses sengketa pajak yang sudah dimulai sejak 4 tahun yang lalu.

Baca Juga:
Bangun Sistem Pajak Berkeadilan, Civil Society Perlu Pahami Isu Pajak

Seperti dilansir ft.com, sengketa pajak antara Apple dan Komisi Eropa sudah bergulir sejak 2016 dan memakan waktu tiga tahun untuk penyelidikan. Komisi Eropa menilai Pemerintah Irlandia telah memberikan fasilitas khusus kepada dua perusahaan Apple.

Oleh karena itu, Komisi Eropa meminta Apple untuk membayar kekurangan pembayaran pajak mencapai €14 miliar berupa pokok pajak beserta bunga yang kemudian disetorkan ke rekening escrow.

Namun demikian, hasil putusan pengadilan umum pada Juli 2020 membatalkan keputusan Komisi Eropa yang memerintahkan pembayaran pajak tambahan Apple kepada pemerintah Irlandia.

Putusan pengadilan menyebutkan Komisi Eropa tidak memiliki bukti yang cukup untuk menyatakan Apple mendapatkan fasilitas pajak khusus dari Pemerintah Irlandia sehingga uang €14 miliar akan dikembalikan. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 11:17 WIB PENGADILAN PAJAK

Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 10:51 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Bangun Sistem Pajak Berkeadilan, Civil Society Perlu Pahami Isu Pajak

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:25 WIB TAX CENTER UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Gratis untuk Umum! Sosialisasi Soal Coretax, PPN 12%, dan SAK EMKM-EP

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:17 WIB PENGADILAN PAJAK

Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Dukung Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga oleh Prabowo

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?