AUSTRALIA

Komisaris ATO Dapatkan Akses Dokumen Pribadi Gould

Redaksi DDTCNews | Rabu, 02 Oktober 2019 | 20:06 WIB
Komisaris ATO Dapatkan Akses Dokumen Pribadi Gould

Komisaris Pajak Australian Tax Office Chris Jordan. (Foto: abc.net.au)

CANBERRA, DDTCNews – Pertarungan hukum antara Komisaris Pajak Australian Tax Office (ATO) Chris Jordan dan Vanda Gould, seorang akuntan di Sydney, terkait dengan pencemaran nama baik terus berlanjut.

Pengadilan Federal Australia mulai kemarin, Selasa (1/10/2019) memberikan akses informasi pribadi Gould kepada Jordan agar Jordan dapat melakukan pembelaan atas tuduhan pencemaran nama baik yang diajukan Gould kepadanya pada 2017.

“Pencemaran nama baik memang berhubungan dengan beberapa undang-undang perpajakan. Selain itu, sebagian besar dokumen yang dipegang ATO berisi informasi yang dapat dipergunakan Jordan untuk membantunya dalam pembelaan proses pencemaran nama baiknya,” kata Hakim White, Selasa (1/10/2019).

Baca Juga:
Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Gould mengajukan tuduhan pencemaran nama baik setelah Jordan dalam pidatonya di National Press Club di Canberra (5/7/2017), menuduh Gould terlibat dalam pencucian uang, penghindaran pajak, dan insider trading.

Jordan akhirnya membawa ATO ke pengadilan untuk meminta akses informasi terkait dengan data Gould yang dilindungi dan untuk membantunya menyelesaikan masalah pembelaan dan pencemaran nama baik ini.

Saat ini, Jordan memiliki kontrol atas sejumlah dokumen yang terkait dengan Gould seperti klien dan asosiasinya. Dokumen itu meliputi pernyataan tertulis dan barang bukti dari berbagai proses hukum, materi yang diperoleh petugas ATO selama pemeriksaan, dan surat yang diterima Gould dan ATO.

Baca Juga:
Kurs Pajak: Bergerak Dinamis, Rupiah Masih Melemah terhadap Dolar AS

Perlawanan terhadap Gould ini bukan merupakan kali pertama bagi ATO. Pada November 2016, ATO juga melawan Gould dan memenangkan kasus tersebut. Dari kasus itu, Gould diwajibkan membayar tagihan Aus$16 juta terkait dengan fakta pencucian uang, penipuan pajak dan insider trading.

Jordan belum berkomentar banyak terkait dengan masalah ini. Ia hanya berargumen jika dia tidak mendapatkan akses ke dokumen tersebut, individu lain yang juga berselisih dengan Kantor Pajak Australia dapat mengajukan gugatan hukum yang sama terhadapnya.

Selain itu, seperti dilansir dari abc.net.au, apabila permintaan dokumen pribadi Gould itu ditolak Pengadilan Federal, maka akan berdampak pada administrasi peraturan perpajakan di Australia yang dapat menimbulkan kerugian negara. (MG-avo/Bsi)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Rabu, 18 Desember 2024 | 09:01 WIB KURS PAJAK 18 DESEMBER 2024 - 24 DESEMBER 2024

Kurs Pajak: Bergerak Dinamis, Rupiah Masih Melemah terhadap Dolar AS

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?