AUSTRALIA

Komisaris ATO Dapatkan Akses Dokumen Pribadi Gould

Redaksi DDTCNews | Rabu, 02 Oktober 2019 | 20:06 WIB
Komisaris ATO Dapatkan Akses Dokumen Pribadi Gould

Komisaris Pajak Australian Tax Office Chris Jordan. (Foto: abc.net.au)

CANBERRA, DDTCNews – Pertarungan hukum antara Komisaris Pajak Australian Tax Office (ATO) Chris Jordan dan Vanda Gould, seorang akuntan di Sydney, terkait dengan pencemaran nama baik terus berlanjut.

Pengadilan Federal Australia mulai kemarin, Selasa (1/10/2019) memberikan akses informasi pribadi Gould kepada Jordan agar Jordan dapat melakukan pembelaan atas tuduhan pencemaran nama baik yang diajukan Gould kepadanya pada 2017.

“Pencemaran nama baik memang berhubungan dengan beberapa undang-undang perpajakan. Selain itu, sebagian besar dokumen yang dipegang ATO berisi informasi yang dapat dipergunakan Jordan untuk membantunya dalam pembelaan proses pencemaran nama baiknya,” kata Hakim White, Selasa (1/10/2019).

Baca Juga:
Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Gould mengajukan tuduhan pencemaran nama baik setelah Jordan dalam pidatonya di National Press Club di Canberra (5/7/2017), menuduh Gould terlibat dalam pencucian uang, penghindaran pajak, dan insider trading.

Jordan akhirnya membawa ATO ke pengadilan untuk meminta akses informasi terkait dengan data Gould yang dilindungi dan untuk membantunya menyelesaikan masalah pembelaan dan pencemaran nama baik ini.

Saat ini, Jordan memiliki kontrol atas sejumlah dokumen yang terkait dengan Gould seperti klien dan asosiasinya. Dokumen itu meliputi pernyataan tertulis dan barang bukti dari berbagai proses hukum, materi yang diperoleh petugas ATO selama pemeriksaan, dan surat yang diterima Gould dan ATO.

Baca Juga:
Gencar Edukasi, DJP Harap Pegawai Pajak dan WP Terbiasa dengan Coretax

Perlawanan terhadap Gould ini bukan merupakan kali pertama bagi ATO. Pada November 2016, ATO juga melawan Gould dan memenangkan kasus tersebut. Dari kasus itu, Gould diwajibkan membayar tagihan Aus$16 juta terkait dengan fakta pencucian uang, penipuan pajak dan insider trading.

Jordan belum berkomentar banyak terkait dengan masalah ini. Ia hanya berargumen jika dia tidak mendapatkan akses ke dokumen tersebut, individu lain yang juga berselisih dengan Kantor Pajak Australia dapat mengajukan gugatan hukum yang sama terhadapnya.

Selain itu, seperti dilansir dari abc.net.au, apabila permintaan dokumen pribadi Gould itu ditolak Pengadilan Federal, maka akan berdampak pada administrasi peraturan perpajakan di Australia yang dapat menimbulkan kerugian negara. (MG-avo/Bsi)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Minggu, 20 Oktober 2024 | 08:00 WIB CORETAX SYSTEM

Gencar Edukasi, DJP Harap Pegawai Pajak dan WP Terbiasa dengan Coretax

Jumat, 18 Oktober 2024 | 16:00 WIB CORETAX SYSTEM

Coretax DJP Bakal Batasi Pelaporan SPT Tahunan Berbentuk Kertas

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN