AUSTRALIA

Komisaris ATO Dapatkan Akses Dokumen Pribadi Gould

Redaksi DDTCNews | Rabu, 02 Oktober 2019 | 20:06 WIB
Komisaris ATO Dapatkan Akses Dokumen Pribadi Gould

Komisaris Pajak Australian Tax Office Chris Jordan. (Foto: abc.net.au)

CANBERRA, DDTCNews – Pertarungan hukum antara Komisaris Pajak Australian Tax Office (ATO) Chris Jordan dan Vanda Gould, seorang akuntan di Sydney, terkait dengan pencemaran nama baik terus berlanjut.

Pengadilan Federal Australia mulai kemarin, Selasa (1/10/2019) memberikan akses informasi pribadi Gould kepada Jordan agar Jordan dapat melakukan pembelaan atas tuduhan pencemaran nama baik yang diajukan Gould kepadanya pada 2017.

“Pencemaran nama baik memang berhubungan dengan beberapa undang-undang perpajakan. Selain itu, sebagian besar dokumen yang dipegang ATO berisi informasi yang dapat dipergunakan Jordan untuk membantunya dalam pembelaan proses pencemaran nama baiknya,” kata Hakim White, Selasa (1/10/2019).

Baca Juga:
Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Lanjutkan Rally Pelemahan terhadap Dolar AS

Gould mengajukan tuduhan pencemaran nama baik setelah Jordan dalam pidatonya di National Press Club di Canberra (5/7/2017), menuduh Gould terlibat dalam pencucian uang, penghindaran pajak, dan insider trading.

Jordan akhirnya membawa ATO ke pengadilan untuk meminta akses informasi terkait dengan data Gould yang dilindungi dan untuk membantunya menyelesaikan masalah pembelaan dan pencemaran nama baik ini.

Saat ini, Jordan memiliki kontrol atas sejumlah dokumen yang terkait dengan Gould seperti klien dan asosiasinya. Dokumen itu meliputi pernyataan tertulis dan barang bukti dari berbagai proses hukum, materi yang diperoleh petugas ATO selama pemeriksaan, dan surat yang diterima Gould dan ATO.

Baca Juga:
Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah Terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Perlawanan terhadap Gould ini bukan merupakan kali pertama bagi ATO. Pada November 2016, ATO juga melawan Gould dan memenangkan kasus tersebut. Dari kasus itu, Gould diwajibkan membayar tagihan Aus$16 juta terkait dengan fakta pencucian uang, penipuan pajak dan insider trading.

Jordan belum berkomentar banyak terkait dengan masalah ini. Ia hanya berargumen jika dia tidak mendapatkan akses ke dokumen tersebut, individu lain yang juga berselisih dengan Kantor Pajak Australia dapat mengajukan gugatan hukum yang sama terhadapnya.

Selain itu, seperti dilansir dari abc.net.au, apabila permintaan dokumen pribadi Gould itu ditolak Pengadilan Federal, maka akan berdampak pada administrasi peraturan perpajakan di Australia yang dapat menimbulkan kerugian negara. (MG-avo/Bsi)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 29 Januari 2025 | 09:30 WIB KURS PAJAK 29 JANUARI 2025 - 04 FEBRUARI 2025

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Lanjutkan Rally Pelemahan terhadap Dolar AS

Rabu, 22 Januari 2025 | 09:25 WIB KURS PAJAK 22 JANUARI 2025 - 28 JANUARI 2025

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah Terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Rabu, 15 Januari 2025 | 08:47 WIB KURS PAJAK 15 JANUARI 2025 - 21 JANUARI 2025

Kurs Pajak Terbaru: Bergerak Dinamis, Rupiah Melemah Terhadap Dolar AS

Rabu, 08 Januari 2025 | 17:30 WIB PMK 121/2024

Jumlah Satuan Pelayanan Balai Laboratorium Bea dan Cukai Bertambah

BERITA PILIHAN
Minggu, 02 Februari 2025 | 15:30 WIB PMK 119/2024

Bertambah! Aspek Penelitian Restitusi Dipercepat WP Kriteria Tertentu

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan NPWP Non-Efektif, WP Perlu Cabut Status PKP Dahulu

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:30 WIB KEPALA BPPK ANDIN HADIYANTO

‘Tak Hanya Unggul Teknis, SDM Kemenkeu Juga Perlu Berintegritas’

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

DJP Terbitkan Buku Manual Coretax terkait Modul Pembayaran

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:15 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Lima Hal yang Membuat Suket PP 55 Dicabut Kantor Pajak

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:00 WIB KOTA BANTUL

Banyak Penambang Tak Terdaftar, Setoran Pajak MBLB Hanya Rp20,9 Juta

Minggu, 02 Februari 2025 | 12:00 WIB CORETAX DJP

PIC Kini Bisa Delegasikan Role Akses Pemindahbukuan di Coretax DJP

Minggu, 02 Februari 2025 | 11:30 WIB KOTA MEDAN

Wah! Medan Bisa Kumpulkan Rp784,16 Miliar dari Opsen Pajak

Minggu, 02 Februari 2025 | 10:30 WIB PMK 116/2024

Organisasi dan Tata Kerja Setkomwasjak, Unduh Peraturannya di Sini