INDONESIA TAXATION QUARTERLY REPORT

Kinerja Pajak Awal Tahun Lesu, Ini Pandangan DDTC Fiscal Research

Redaksi DDTCNews | Kamis, 02 Mei 2019 | 18:28 WIB
Kinerja Pajak Awal Tahun Lesu, Ini Pandangan DDTC Fiscal Research

Fiscal Economist DDTC Fiscal Research Denny Vissaro saat memberikan paparan.

JAKARTA, DDTCNews – Kinerja penerimaan kuartal I/2019 terimbas dari lesunya permintaan dan cenderung menunggunya (wait and see) investor menunggu kepastian Pemilu.

Hal ini dipaparkan DDTC Fiscal Research dalam Indonesia Taxation Quarterly Report (Q1-2019) bertajuk ‘Tax and Digital Economy: Threats and Opportunities’. Seperti diketahui, realisasi pertumbuhan penerimaan nonmigas pada kuartal I/2019 hanya 0,6%.

“Hingga triwulan pertama tahun ini, perekonomian terindikasi melesu akibat melemahnya permintaan dan sikap investor yang cenderung menunggu hingga kepastian Pemilu. Pertumbuhan yang hanya mencapai 0,6% ini masih jauh dari target pertumbuhan tahun ini 19%,” jelas Fiscal Economist DDTC Fiscal Research Denny Vissaro dalam peluncuran laporan kuartalan tersebut, Kamis (2/5/2019).

Baca Juga:
Provinsi Ini Pastikan Tak Gelar Relaksasi Pajak Kendaraan di 2025

Kinerja tersebut, sambungnya, terutama dipengaruhi oleh performa pajak pertambahan nilai (PPN) yang negatif. Namun, kinerja PPN diperkirakan akan meningkat dan memperbaiki pertumbuhan penerimaan pajak secara umum.

Denny mengungkapkan pergerakan impor bahan baku penolong dan barang modal, serta barang konsumsi konsumsi dalam negeri akan membaik sejalan dengan kepastian pasca-pemilu dan menyambut lebaran.

Pada sisi lain, sektor kepabeanan dan cukai menunjukkan kinerja penerimaan yang jauh membaik dari segi penerimaan dan pertumbuhan. Walau demikian, meningkatnya kinerja penerimaan cukai diperkirakan akan semakin jenuh selama tidak ada penambahan objek cukai baru.

Baca Juga:
Setoran PPN PMSE pada 2024 Tumbuh Hampir 20 Persen

Pada sisi fiskal daerah, terdapat beberapa upaya pembenahan yang dilakukan, baik dari segi administrasi maupun kebijakan. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan local taxing power dan menurunkan tingkat ketergantungan daerah kepada pusat.

“Untuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP) menunjukkan hasil yang kurang memuaskan pada triwulan I ini khususnya karena pengaruh harga komoditas,” imbuhnya.

Topik mengenai perkembangan terkini penerimaan pajak dan pos pendapatan negara lainnya ini juga menjadi bahasan dalam Indonesia Taxation Quarterly Report (Q1-2019) bertajuk ‘Tax and Digital Economy: Threats and Opportunities’ yang bisa diunduh di sini. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 03 Januari 2025 | 14:00 WIB PROVINSI BANGKA BELITUNG

Provinsi Ini Pastikan Tak Gelar Relaksasi Pajak Kendaraan di 2025

Kamis, 02 Januari 2025 | 14:00 WIB KPP BADAN DAN ORANG ASING

Setoran PPN PMSE pada 2024 Tumbuh Hampir 20 Persen

Selasa, 31 Desember 2024 | 19:45 WIB KINERJA FISKAL

Kinerja APBN 2024, Prabowo: Kita Mampu Kendalikan Defisit

BERITA PILIHAN
Senin, 06 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

Aturan Terbaru Tarif Pajak Daerah yang Ditetapkan Pemkab Lombok Barat

Senin, 06 Januari 2025 | 10:45 WIB CORETAX SYSTEM

Terbaru! Perpajakan DDTC Terbitkan 3 Panduan Pajak soal Coretax

Senin, 06 Januari 2025 | 10:39 WIB KINERJA APBN 2024

Sama Persis dengan Target di UU, APBN 2024 Defisit 2,29 Persen PDB

Senin, 06 Januari 2025 | 10:00 WIB CORETAX SYSTEM

Lapor SPT Tahunan 2024 Masih Pakai DJP Online, Bukan Coretax

Senin, 06 Januari 2025 | 09:45 WIB PROVINSI LAMPUNG

Pemprov Catat 13.705 Kendaraan Dinas Menunggak Pajak

Senin, 06 Januari 2025 | 09:19 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Opsen Pajak Resmi Berlaku! Peluang Tambahan Penerimaan Pemkab/Pemkot

Minggu, 05 Januari 2025 | 17:30 WIB PER-1/PJ/2025

Hitung PPN Pakai DPP 11/12 Harga Jual, Perhatikan Lagi Kode Fakturnya

Minggu, 05 Januari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Selama 6 Bulan, 16 Juta Keluarga Bakal Terima Bantuan Pangan Beras

Minggu, 05 Januari 2025 | 14:00 WIB PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Ada Opsen, Pemprov Kalteng Turunkan Tarif Pajak Kendaraan dan BBNKB