KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ketua DPR Puan: APBN 2025 Harus Tampung Visi-Misi Presiden Terpilih

Muhamad Wildan | Jumat, 12 Juli 2024 | 15:30 WIB
Ketua DPR Puan: APBN 2025 Harus Tampung Visi-Misi Presiden Terpilih

Ketua DPR Puan Maharani.

JAKARTA, DDTCNews - Ketua DPR Puan Maharani mengatakan APBN 2025 harus memberikan ruang seluas-luasnya bagi pemerintahan baru untuk melaksanakan program-programnya.

Dalam pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025, Puan mengatakan presiden terpilih Prabowo Subianto perlu diberi ruang yang luas untuk menjalankan visi dan misi yang dicanangkannya.

"DPR menekankan pentingnya APBN Tahun 2025 untuk dapat memberikan ruang seluas-luasnya bagi pemerintahan ke depan untuk dapat menjalankan visi dan misi presiden terpilih," katanya, dikutip pada Jumat (12/7/2024).

Baca Juga:
Isi Materi Keberatan Sama dengan MAP, Ini yang Bisa Dilakukan WP

Puan menuturkan DPR dan pemerintah menyepakati desain kebijakan fiskal tahun depan untuk diarahkan mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

"Berbagai kesepakatan yang dihasilkan selama pembahasan KEM-PPKF 2025 pada masa sidang ini akan menjadi acuan strategis dalam penyusunan RAPBN 2025," tuturnya.

Puan menegaskan DPR berkomitmen untuk terus mencermati penyusunan RAPBN sehingga nota keuangan dan APBN 2025 yang disusun benar-benar mampu menyejahterakan rakyat sesuai dengan yang diamanatkan oleh konstitusi.

Baca Juga:
Alami Eror di Jenis Pekerjaan Saat Perbarui DUK, Ini Kata Kring Pajak

Sebagai informasi, pemerintah dan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran telah mencapai kesepakatan untuk memasukkan anggaran program makan siang gratis dalam APBN 2025. Saat ini, program tersebut berubah nama menjadi program makanan bergizi gratis (MBG).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan pelaksanaan program MBG pada tahun depan membutuhkan anggaran senilai Rp71 triliun. Masuknya anggaran program MBG diklaim tidak akan memperlebar defisit anggaran.

"Angka Rp71 triliun itu ada di dalam range postur defisit 2,29% hingga 2,82%. Angka Rp71 triliun itu bukan merupakan on top di atas itu, tetapi sudah di dalamnya," ujarnya. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 27 Januari 2025 | 15:30 WIB PMK 118/2024

Isi Materi Keberatan Sama dengan MAP, Ini yang Bisa Dilakukan WP

Senin, 27 Januari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Trump Tarik AS dari Kesepakatan Pajak Global, Ini Kata Sri Mulyani

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Janji Segera Bebaskan Uang Tip dari Pajak Penghasilan

BERITA PILIHAN
Senin, 27 Januari 2025 | 15:30 WIB PMK 118/2024

Isi Materi Keberatan Sama dengan MAP, Ini yang Bisa Dilakukan WP

Senin, 27 Januari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Trump Tarik AS dari Kesepakatan Pajak Global, Ini Kata Sri Mulyani

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Janji Segera Bebaskan Uang Tip dari Pajak Penghasilan

Senin, 27 Januari 2025 | 13:30 WIB PMK 117/2024

Sri Mulyani Atur Ulang Ketentuan Penghapusan Piutang Pajak

Senin, 27 Januari 2025 | 13:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kategorisasi Kuasa dan Wakil Wajib Pajak di Coretax DJP

Senin, 27 Januari 2025 | 11:30 WIB PERDAGANGAN BERJANGKA

Nilai Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi 2024 Naik 29,3 Persen

Senin, 27 Januari 2025 | 10:00 WIB PMK 119/2024

Pemerintah Perinci Objek Penelitian atas PKP Berisiko Rendah

Senin, 27 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Siap-Siap SBN Ritel Perdana 2025! Besok Dirilis ORI027T3 dan ORI027T6