KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ketua DPR Puan: APBN 2025 Harus Tampung Visi-Misi Presiden Terpilih

Muhamad Wildan | Jumat, 12 Juli 2024 | 15:30 WIB
Ketua DPR Puan: APBN 2025 Harus Tampung Visi-Misi Presiden Terpilih

Ketua DPR Puan Maharani.

JAKARTA, DDTCNews - Ketua DPR Puan Maharani mengatakan APBN 2025 harus memberikan ruang seluas-luasnya bagi pemerintahan baru untuk melaksanakan program-programnya.

Dalam pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025, Puan mengatakan presiden terpilih Prabowo Subianto perlu diberi ruang yang luas untuk menjalankan visi dan misi yang dicanangkannya.

"DPR menekankan pentingnya APBN Tahun 2025 untuk dapat memberikan ruang seluas-luasnya bagi pemerintahan ke depan untuk dapat menjalankan visi dan misi presiden terpilih," katanya, dikutip pada Jumat (12/7/2024).

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Puan menuturkan DPR dan pemerintah menyepakati desain kebijakan fiskal tahun depan untuk diarahkan mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

"Berbagai kesepakatan yang dihasilkan selama pembahasan KEM-PPKF 2025 pada masa sidang ini akan menjadi acuan strategis dalam penyusunan RAPBN 2025," tuturnya.

Puan menegaskan DPR berkomitmen untuk terus mencermati penyusunan RAPBN sehingga nota keuangan dan APBN 2025 yang disusun benar-benar mampu menyejahterakan rakyat sesuai dengan yang diamanatkan oleh konstitusi.

Baca Juga:
Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

Sebagai informasi, pemerintah dan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran telah mencapai kesepakatan untuk memasukkan anggaran program makan siang gratis dalam APBN 2025. Saat ini, program tersebut berubah nama menjadi program makanan bergizi gratis (MBG).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan pelaksanaan program MBG pada tahun depan membutuhkan anggaran senilai Rp71 triliun. Masuknya anggaran program MBG diklaim tidak akan memperlebar defisit anggaran.

"Angka Rp71 triliun itu ada di dalam range postur defisit 2,29% hingga 2,82%. Angka Rp71 triliun itu bukan merupakan on top di atas itu, tetapi sudah di dalamnya," ujarnya. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

Selasa, 22 Oktober 2024 | 09:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pemerintah Pusat Bakal Asistensi Pemda Terbitkan Obligasi Daerah

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB LITERATUR PAJAK

Perkaya Pengetahuan Pajak, Baca 11 e-Books Ini di Perpajakan DDTC

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB PERPRES 139/2024

Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:05 WIB KABINET MERAH PUTIH

Prabowo Kembali Lantik Pejabat Negara, Ada Raffi Ahmad dan Gus Miftah