KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ketua DPR Puan: APBN 2025 Harus Tampung Visi-Misi Presiden Terpilih

Muhamad Wildan | Jumat, 12 Juli 2024 | 15:30 WIB
Ketua DPR Puan: APBN 2025 Harus Tampung Visi-Misi Presiden Terpilih

Ketua DPR Puan Maharani.

JAKARTA, DDTCNews - Ketua DPR Puan Maharani mengatakan APBN 2025 harus memberikan ruang seluas-luasnya bagi pemerintahan baru untuk melaksanakan program-programnya.

Dalam pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025, Puan mengatakan presiden terpilih Prabowo Subianto perlu diberi ruang yang luas untuk menjalankan visi dan misi yang dicanangkannya.

"DPR menekankan pentingnya APBN Tahun 2025 untuk dapat memberikan ruang seluas-luasnya bagi pemerintahan ke depan untuk dapat menjalankan visi dan misi presiden terpilih," katanya, dikutip pada Jumat (12/7/2024).

Baca Juga:
Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Puan menuturkan DPR dan pemerintah menyepakati desain kebijakan fiskal tahun depan untuk diarahkan mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

"Berbagai kesepakatan yang dihasilkan selama pembahasan KEM-PPKF 2025 pada masa sidang ini akan menjadi acuan strategis dalam penyusunan RAPBN 2025," tuturnya.

Puan menegaskan DPR berkomitmen untuk terus mencermati penyusunan RAPBN sehingga nota keuangan dan APBN 2025 yang disusun benar-benar mampu menyejahterakan rakyat sesuai dengan yang diamanatkan oleh konstitusi.

Baca Juga:
Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Sebagai informasi, pemerintah dan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran telah mencapai kesepakatan untuk memasukkan anggaran program makan siang gratis dalam APBN 2025. Saat ini, program tersebut berubah nama menjadi program makanan bergizi gratis (MBG).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan pelaksanaan program MBG pada tahun depan membutuhkan anggaran senilai Rp71 triliun. Masuknya anggaran program MBG diklaim tidak akan memperlebar defisit anggaran.

"Angka Rp71 triliun itu ada di dalam range postur defisit 2,29% hingga 2,82%. Angka Rp71 triliun itu bukan merupakan on top di atas itu, tetapi sudah di dalamnya," ujarnya. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Rabu, 25 Desember 2024 | 08:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Tahap Pra-Implementasi Aplikasi Coretax, DJP Imbau WP Soal Ini

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:00 WIB LAYANAN PAJAK

Kantor Pajak Telepon 141.370 WP Sepanjang 2023, Kamu Termasuk?