Ketentuan PPh Bunga Obligasi Bakal Diseragamkan, Ini Kata Wamenkeu

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah membuka ruang untuk melakukan penyesuaian ketentuan PPh Pasal 26 atas bunga obligasi melalui aturan turunan dari UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan opsi penyesuaian tersebut akan dilakukan dengan cara menyeragamkan pelaksanaan administrasi PPh Pasal 26 atas bunga obligasi guna memberikan kepastian dan mendorong investasi.

"Penyesuaian PPh Pasal 26 bunga obligasi sedang dirumuskan dengan cara diseragamkan demi memberikan kepastian yang lebih baik," katanya dalam rapat kerja bersama Komisi XI, Rabu (27/1/2021).

Suahasil menilai perlakuan perpajakan atas penghasilan dari bunga obligasi di Indonesia selama ini bervariasi. Misal, instrumen dana pensiun tidak dipungut pajak, sedangkan jenis investasi sejenis seperti reksa dana dikenakan pajak 10%.

Selain itu, pemenuhan administrasi atas penghasilan bunga juga berbeda-beda. Contoh, perbankan yang melaksanakan administrasi pajak penghasilan atas bunga obligasi dengan cara sederhana yaitu dengan digunggung.

Menurutnya, penyesuaian ketentuan PPh Pasal 26 termasuk tarif akan diatur dalam payung hukum setingkat peraturan pemerintah (PP).

"Jadi ini membutuhkan kepastian karena bunga obligasi itu berbeda-beda mulai dari dana pensiun yang tidak dipajaki, reksadana turun jadi 10% tahun ini, dan perbankan yang digunggung. Ini semua akan diatur," tutur Suahasil.

Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga akan menegaskan penghasilan yang bukan menjadi objek pajak penghasilan. Menurutnya, UU Cipta Kerja sudah memberikan panduan untuk instrumen nonobjek pajak penghasilan.

Pertama, laba atau sisa hasil usaha koperasi dan dana haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji, bukan objek pungutan PPh. "Dalam UU Cipta Kerja sudah dijelaskan dan untuk nonobjek PPh akan diatur dalam aturan setingkat PMK," ujar Suahasil. (rig)