Kerja Sama Pertukaran Informasi Perpajakan Makin Vital, Ini Kata IMF

WASHINGTON D.C., DDTCNews - International Monetary Fund (IMF) berpandangan koordinasi dan kerja sama perpajakan kian diperlukan untuk meningkatkan penerimaan, mengatasi ketimpangan, dan memerangi perubahan iklim.

Director of Fiscal Affairs IMF Vitor Gaspar mengatakan penghindaran dan pengelakan pajak menyebabkan tergerusnya penerimaan pajak. Padahal, pajak dibutuhkan untuk membiayai program sosial dan pembangunan infrastruktur.

"Masalah ini memiliki potensi meningkatkan ketimpangan dan persepsi ketidakadilan di tengah masyarakat," katanya dalam laman resmi IMF, dikutip pada Rabu (13/4/2022).

Menurut Gaspar, koordinasi dan kerja sama multinasional untuk memajaki korporasi multinasional, kerja sama pertukaran informasi perpajakan, hingga koordinasi penerapan carbon pricing, akan memberikan manfaat bagi semua negara yang terlibat.

Berdasarkan penghitungan yang dilakukan IMF, koordinasi multinasional melalui implementasi pajak korporasi minimum global dengan tarif sebesar 15% memiliki potensi besar menaikkan penerimaan pajak dari korporasi hingga 14%.

Secara lebih terperinci, IMF memperkirakan tambahan penerimaan pajak sebesar 5,7% akan berasal dari tarif minimum. Sementara itu, peningkatan sebesar 8,1% berasal dari berkurangnya kompetisi tarif pajak korporasi antaryurisdiksi.

Untuk itu, sambung Gaspar, koordinasi perpajakan antaryurisdiksi tak boleh berhenti hanya pada tataran pajak korporasi. Setiap yurisdiksi juga harus berkoordinasi untuk menyelesaikan permasalahan pajak penghasilan atas orang pribadi, khususnya orang kaya.

"Informasi pada Panama Papers dan Paradise Papers menunjukkan besarnya harta yang ditempatkan di luar negeri dan besarnya celah hukum perpajakan," tulis Gaspar.

Masalah penghindaran dan pengelakan pajak oleh wajib pajak orang pribadi kian menantang seiring dengan perkembangan aset digital yang memungkinkan transaksi lintas batas negara secara anonim. Untuk itu, kerja sama pertukaran informasi perpajakan memainkan peran yang makin vital.

Dalam hal menerapkan kebijakan carbon pricing atau nilai ekonomi karbon, Gaspar memandang nilai ekonomi karbon minimum yang berlaku secara global, seperti pajak korporasi minimum global pada Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE), diperlukan.

Nilai ekonomi karbon minimum diproyeksikan mampu memperlambat laju global warming sekaligus memberikan ruang untuk penerapan kebijakan mitigasi perubahan iklim yang lain. (rig)