Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Rendah, Begini Catatan Kemendagri

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) memiliki kontribusi yang besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) pemerintah provinsi.

Pada 2020, realisasi PKB dan BBNKB se-Indonesia tercatat mencapai Rp67,79 triliun atau 47,33% dari total PAD. Pada tahun selanjutnya, realisasi kedua jenis pajak tersebut mencapai Rp77,91 triliun atau 47,39% dari total PAD.

"Pendapatan ini penting karena kita memerlukan dana untuk melakukan pembangunan, memperbaiki pelayanan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni, dikutip pada Senin (1/8/2022).

Fatoni menjelaskan PKB dan BBNKB merupakan 2 jenis pajak yang berpengaruh amat signifikan terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan. Namun, kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan masih tergolong rendah.

Dari total 103 juta kendaraan yang tercatat di Kantor Bersama Samsat, terdapat 40 juta kendaraan yang berstatus belum melunasi tagihan pajak kendaraan. Dengan demikian, tingkat kepatuhan PKB hanya 61%.

Baru-baru ini, pemerintah mewacanakan rencana penghapusan data STNK atas kendaraan bermotor menunggak pajak selama 2 tahun.

Pada Pasal 74 ayat (2) huruf b UU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), penghapusan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dapat dilakukan bila pemilik kendaraan tidak registrasi ulang sekurang-kurangnya 2 tahun setelah habisnya masa berlaku STNK.

Jika registrasi kendaraan bermotor telah dihapus maka kendaraan tersebut tak dapat diregistrasikan kembali. (rig)