Kemenkeu Sebut Insentif Pajak Sudah Lebih dari Kebutuhan Masyarakat

JAKARTA, DDTCNews - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu menyatakan pemerintah telah memberikan berbagai insentif pajak untuk mendukung pemulihan ekonomi dari pandemi Covid-19.

Febrio mengatakan insentif pajak diperlukan untuk mengakselerasi pemulihan sektor-sektor ekonomi. Menurutnya, pemberian berbagai insentif tersebut bahkan melebihi kebutuhan masyarakat sehingga tidak semuanya terserap optimal.

"Banyak sekali insentif kita itu lebih dari yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga terlihat bahwa realisasi penggunaan insentif yang kita sediakan tidak semuanya berhasil digunakan masyarakat," katanya dalam rapat bersama Banggar DPR, Senin (13/6/2022),

Febrio mengatakan insentif pajak dalam rangka pemulihan ekonomi nasional mulai diberikan sejak awal pandemi Covid-19 pada Maret 2020. Insentif yang diberikan di antaranya pajak penghasilan (PPh) final UMKM DTP, pembebasan PPh Pasal 22 impor, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, dan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dipercepat.

Pemerintah memberikan insentif tersebut kepada sektor usaha yang eligible. Sektor penerimanya beberapa kali bertambah seiring dengan makin meluasnya dampak pandemi Covid-19 pada 2020 hingga awal 2021.

Memasuki pertengahan 2021, sektor eligible penerima insentif pajak sudah mulai dikurangi, dan berlanjut hingga tahun ini. Melalui PMK 3/2022, pemerintah hanya memberikan insentif kepada sektor usaha yang masih mengalami tekanan oleh pandemi seperti sektor angkutan, akomodasi dan restoran, pendidikan, serta kesehatan.

"Sehingga ke depan, kalaupun perekonomian sudah mulai sudah pulih di tahun 2022 dan seterusnya, tentunya insentif ini akan semakin tajam," ujarnya.

Febrio menyebut pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap pemberian insentif pajak secara berkala. Pasalnya mulai 2022, beberapa jenis insentif juga diberikan secara permanen berdasarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), seperti ketentuan threshold penghasilan kena pajak pada wajib pajak orang pribadi UMKM senilai Rp500 juta.

Kemudian, ada pula peningkatan threshold restitusi PPN dipercepat berdasarkan PMK 209/2021.

Selain untuk dunia usaha, ada pula insentif pajak yang diberikan untuk mendorong daya beli masyarakat. Insentif tersebut di antaranya pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) pada kendaraan bermotor DTP serta PPN atas rumah DTP. (sap)