Kemenkeu Akhirnya Terbitkan PMK Soal Perlakuan Pajak Natura

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 66/2023 perihal perlakuan pajak penghasilan atas penggantian/imbalan sehubungan dengan pekerjaan/jasa yang diterima/diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.

PMK tersebut diterbitkan untuk lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan perlakuan pajak penghasilan atas penggantian/imbalan sehubungan dengan pekerjaan/jasa dalam bentuk uang maupun natura dan/atau kenikmatan, serta untuk menghindari upaya penggerusan basis pajak.

“[Selain itu], PMK No. 167/2018 juga belum menampung kebutuhan penyesuaian perlakuan pajak penghasilan atas penggantian/imbalan…dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan sehingga perlu diganti,” bunyi PMK 66/2023, dikutip pada Rabu (5/7/2023).

Terdapat 6 bab yang dibahas dalam PMK 66/2023. Pertama, ketentuan umum. Kedua, perlakuan pembebanan biaya pengganti atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.

Merujuk pada Pasal 2 ayat (1) PMK 66/2023, biaya penggantian/imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan berkenaan dengan pekerjaan/jasa dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menentukan penghasilan kena pajak oleh pemberi kerja atau pemberi imbalan atau penggantian dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan sepanjang merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

Biaya penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan merupakan biaya penggantian atau imbalan yang berkaitan dengan hubungan kerja antara pemberi kerja dan pegawai.

Sementara itu, biaya penggantian atau imbalan sehubungan dengan jasa merupakan biaya penggantian atau imbalan karena adanya transaksi jasa antar-wajib pajak.

Ketiga, natura dan/atau kenikmatan sebagai objek pajak penghasilan (PPh) dan pengecualiannya dari objek PPh. Pada bab 3 ini, terdapat 3 subbab yang diulas, yaitu natura dan/atau kenikmatan sebagai objek PPh. Lalu, pengecualian natura dan/atau kenikmatan dari objek PPh.

Kemudian, tata cara pemberian pengecualian dari objek pajak penghasilan atas penggantian/imbalan sehubungan dengan pekerjaan/jasa yang diterima/diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu.

Keempat, tata cara penilaian dan penghitungan penghasilan berupa penggantian/imbalan dan bentuk natura dan/atau kenikmatan. Kelima, ketentuan peralihan. Keenam, ketentuan penutup. Adapun PMK 66/2023 ini berlaku mulai 1 Juli 2023.

Pada saat PMK 66/2023 mulai berlaku, PMK 167/2018 tentang Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Seluruh Pegawai serta Penggantian atau Imbalan dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu dan yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (rig)